BOLMORA, KOTAMOBAGU—Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka penyusunan rencana penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP), yang dilaksanakan di Sutanraja Hotel Kotamobagu, Kamis (13/10/2016).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, untuk mendukung pencapaian target nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), yakni Universal Acces (100-0-100) yang terdiri dari program pengembangan permukiman berkelanjutan.
“Tujuannya untuk mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat,” kata wali kota.
Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan khususnya yang ada di wilayah perkotaan,melalui pelaksanaan program Kota tanpa kumuh dan program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
“Untuk itu, melalui diskusi ini saya berharap program kotaku tanpa kumuh di Kota Kotamobagu akan berada pada angka 0 persen,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan wali kota, intervensi dan perhatian yang kuat dari pemerintah pusat dan provinsi, dalam menyamakan program yang telah digagas pemerintah pusat, yaitu penyamaan 100-0-100.
“Sehingga nantinya akan didapat anggaran yang lebih besar dan lebih fokus dari pusat maupun provinsi,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Kotamobagu, para narasumber DR. Feronica Kumurur, selaku tenaga ahli pendamping penyusunan rencana penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, Alfrits Makalew, ST. M.Si., mewakili kepala Satker Perkotaan Pengembangan Kawasan Permukiman (PPKP) Provinsi Sulut, para lurah dan sangadi se-Kota Kotamobagu, serta para peserta diskusi.(me2t)
