Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kades Ambang Dua Dijerat Pasal 263 Tentang Palsukan Dokumen

0
26
Masyarakat Bolmong Diperbolehkan Melakukan Perjalanan ke Manado, Berikut Ketentuannya
Kapolres Bolmong AKBP NovaI bove Surentu
Advertisement

BOLMORA.COM, HUKRIM – Kepala Desa (Kades) Ambang Dua, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Ocniel Pudi, resmi resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Desa Ambang Dua ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bolmong dan langsung ditahan.

 “Setelah melalui pemeriksaan dan ditetapkan sebagia tersangka, yang bersangkutan (Sangadi Ambang Dua) langsung ditahan. Penahanan itu dimulai sejak Senin, 27 September 2021,” kata Kapolres Bolmong AKBP Nova Irone Surentu saat dihubungi.

Menurut Nova, tersangka dijerat dengan pasal 263 tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana 6 tahun.

Terpisah, Asisten I Pemkab Bolmong Deker Rompas mengatakan, sudah memerintahkan Camat, untuk segera menonaktifkan Kades Ambang Dua.

Ia juga mengintruksikan untuk melakukan pengisian pelaksanana tugas kepala desa, agar proses pelayananan administrasi tetap berjalan

“Sementara yang bersangkutan dinonaktifkn dulu. Saat ini Plh Kades dijabat Sekretaris Desa,” katanya.

Langkah penonaktifan Ocniel dari jabatannya, agar tidak mengganggu proses penyelidikan.

Ocniel Pudi dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi bernomor : LP/10/II/2021/RES BM/SEK-BLG, tertanggal 18 Februari 2021 tentang dugaan tidak pidana pemalsuan.

Ocniel dinilai sewenang-wenang memindahkan dua warganya ke Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado tanpa sepengetahun yang bersangkutan.

Dua warga Desa Ambang Dua tersebut merasa keberatan akhirnya melaporkan hal terseut ke Polisi.

Deker menegaskan, pemerintah tetap  menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kendati demikian, pemerintah sudah mengambil tindakan untuk menonaktifkan.

“Tindakan penonaktifan dilakukan selama proses hukum berlangsung,” katanya.

Pemkab lanjutnya, menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Ocniel. Namun di sisi lain, proses secara administratif sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sambil menunggu putusan dari pengadilan.

“Tujuannya agar pelayanan publik di desa tidak terhambat. Jika sudah ada putusan, tentu akan diberhentikan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terbukti, pemerintah akan siap untuk mengembalikan nama baiknya,” kata Deker.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here