Kabupaten Bolmong Berhasil Keluar dari PPKM Level 4

0
319
Kabupaten Bolmong Berhasil Keluar dari PPKM Level 4
Kantor Bupati Kabupaten Bolmong
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akhirnya berhasil keluar dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, dan berubah status menjadi level 2. Hal itu berdasarkan surat intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 44 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, 2, dan Level 1. 

Pemberitahuan tersebut juga mengintruksikan agar mengoptimalkan Posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan, guna pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Adapun 11 daerah di Sulut yang berhasil keluar dari kebijakan PPKM Level 4 menjadi level 2 yakni, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kota Manado dan Kota Bitung.

Sedangkan empat daerah yang berada di level 3, yakni Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong saat ini turun status menjadi level 2,” ujar Sekretaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Tahlis terus mengingatkan agar masyarakat jangan lengah dan tetap menerapkan ptotokol kesehatan. Selain itu, program vaksinasi dan rapid tes antigen yang saat ini sedang berlangsung, diharapkan untuk tetap dilanjutkan.

Adapun dalam penerapan kebijakan PPKM level 2 ini, pemerintah tetap melakukan pembagian sesuai dengan kriteria zonasi, termasuk kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100persen, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

Demikian dengan pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan menyiapkan handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Sementara, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, bisa dilaksanakan dengan jumlah 50% dari kapasitas. Begitu juga dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Untuk restoran yang hanya melayani pesan- antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here