Cegah Penyebaran Covid, Operasi Yustisi di Wilayah Sulteng Mulai Diberlakukan

0
540
Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto

BOLMORA.COM,BUOL — Mulai hari ini, Selasa (15/9/2020), Operasi Yustisi resmi diberlakukan untuk seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Dalam pelaksanaan Operasi tersebut, 3 pilar yang terdiri dari Kesatuan Polri, TNI dan juga Pemda (Satpol PP) akan terlibat bersama.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah melalui Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto, SIK dalam rilisnya kepada Bolmora.com, Selasa (15/9) sore tadi.

“Pelaksanaan Operasi Yustisi yang melibatkan 3 pilar ini, merupakan implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020, yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020,” ungkap Didik.

Didik juga mengatakan, bahwa operasi ini sebagai bentuk tindakan tegas agar warga senantiasa mematuhi akan Protokol Kesehatan.

“Untuk menekan peningkatan angka positif Covid-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan, maka perlu melakukan tindakan tegas yang dapat menimbulkan efek jera, utamanya pemakaian masker dan jaga jarak” 

Upaya preemtif berupa pemberian himbauan-himbauan dan sosialisasi sudah sering dilakukan, dan sekarang saatnya untuk dilakukan tindakan lebih tegas lagi. Hal ini guna menyelamatkan masyarakat agar tidak tertular Covid-19 akibat kurangnya tingkat kedisiplinan masyarakat, terutama warga yang tidak membawa masker maupun tidak menjaga jarak,” tegas Didik

Didik juga mengingatkan bahwa Protokol Kesehatan merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh setiap warga masyarakat selama masa pandemi.

“Apa yang kita lakukan bukan merupakan paksaan tetapi memang sudah menjadi kewajiban mereka untuk menerapkan protokol kesehatan, masyarakat harusnya sudah tahu kewajibannya ketika keluar rumah, yakni memakai masker dan menjaga jarak dan ini terus kita sosialisasikan, maka sekarang saatnya penindakan secara lebih tegas lagi, kepada pelanggar dapat diberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi kerja sosial, dan sanksi lainnya sebagaimana yang tersebut dalam peraturan gubernur tersebut,” tutup Didik.***

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here