Giat Pemkab Bolmong Bulan Ini, Tuntaskan Masalah Karhutla Hingga MoU Soal Aset

0
247

BOLMORA.COM, BOLMONG — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan potensi kerentanan pangan akibat musim kemarau jadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) di bulan September ini.

Pemkab mengamati dan membahas guna mencari solusi masalah tersebut. Tak hanya sampai disitu, Pemerintah melaksanakan aksi nyata untuk menanggulangi dua masalah tersebut.

Selain karhutla dan stabilitas pangan, Pemkab juga terus berupaya menata aset daerah.

Bupati kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow mengikuti rapat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama jajaran Forkopimda yang dilaksanakan di ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut (16/9) lalu.

Rapat ini dilakukan untuk membahas penanganan karhutla sesuai dengan arahan Presiden yang diterima oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat mengikuti rakornas pengendalian karhutla di Istana Negara pada Agustus lalu.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa semua karhutla yang terjadi harus ditangani oleh semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota. 

“Saya kira dalam kesempatan kali ini saya mengajak agar supaya kita bersama dalam rangka penanganan karhutla,” ucapnya.

Khusus Pemkab Bolmong,  Olly menjanjikan dukungan penuh terhadap upaya penanganan Karhutla. Dukungan tersebut disambut gembira oleh Yasti.

Merespon potensi kekeringan di sejumlah wilayah, utamanya Pantura, Pemkab Bolmong melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bekerjasama dengan Bulog  menggelar pasar murah di Lapangan Daagon, Lolak Rabu (18/9/2019). 

DKP juga bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yakni Gapoktan Tunas Mekar Kecamatan Bilalang, Gapoktan Bunga Cempaka Kecamatan Sang Tombolang, Gapoktan Bintang Harapan Kecamatan Bolaang, dan Gapoktan Linta’ Mandiri Kecamatan Lolayan. 

Tahlis dalam sambutannya mengatakan bahwa digelarnya pasar murah bukan bermaksud untuk menyaingi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

 “Niat kita adalah untuk membantu masyarakat, dan pasar murah ini akan terus berlanjut terutama di wilayah pantai utara (Pantura) Bolmong karena yang terdampak kekeringan paling besar ada di bagian pantura,” ujarnya.

Kepala DKP I Nyoman Sukra menyampaikan bahwa di pasar murah ini juga tersedia bahan pokok non beras, seperti terigu dan minyak goreng. Adapun jenis beras yang dijual adalah beras kualitas premium dan medium. 

“Beras premium dijual seharga Rp. 8.800, sedangkan beras medium dijual seharga Rp. 8.200, dan kegiatan ini akan kami gelar lagi di beberapa kecamatan yang terdampak kekeringan, seperti Kecamatan Poigar, Bolaang Timur, Bolaang, dan Sangtombolang,” ujarnya.

Sukra menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili oleh Sekda Tahlis Gallang dan Perum Bulog yang diwakili oleh Kepala Divisi Bulog Kabupaten Bolaang Mongondow Maradona Singal.

Pada Selasa (10/9/2019) di kantor Gubernur Sulut, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow mengikuti Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama, Memorandum of understanding (MoU) antara Pemda se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo.

Kegiatan tersebut dalam rangka menjaga aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE hadir langsung pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah di Provinsi Sulut sangat perlu.

Disamping itu juga, dengan adanya optimalisasi aset daerah serta kerjasama antar daerah, Gubernur meyakini bahwa peningkatan itu juga akan berimbas pada perkembangan di sektor investasi.

Pada kesempatan itu pula, dihadapan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Gubernur Olly menyampaikan bahwa Sulawesi Utara sudah ada retribusi tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebentar kemudian menyusul di Minahasa Utara dan di Bolaang Mongondow. 

Sementara itu ditempat yang sama Wakil KPK Saut Situmorang saat menjadi keynote menggarisbawahi tentang peranan trigger mechanism.

“Trigger mechanism, kita yang bicara revisi undang-undang KPK, di undang-undang itu disebutkan Trigger mechanism. Jadi kerjakan, mendorong orang untuk kemudian melakukan perubahan,” ujarnya.

Disamping itu pula, dia menyebutkan bahwa ada tiga prioritas KPK yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum penghasilan dan pendapatan baru perizinan.

Hadir pula Direktur Umum PT Bank SulutGo Jeffry Dendeng, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut Fredy Kolintama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Andi Igbal Arief.

(ADVERTORIAL/Agung)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here