BOLMORA.COM, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) soal kenaikan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk menyusun plot anggaran Jamkesda di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita masih menunggu juknis,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang.
Menurutnya, untuk jumlah anggaran bidang kesehatan tahun 2020, pihaknya masih menunggu pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Demikian juga besaran total PBU BPJS
“Intinya, Pemkab Bolmong siap menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” ucap Tahlis.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone mengungkapkan, pihaknya belum beroleh informasi terkait hal tersebut, dari BPJS di Tondano. Rio memastikan bakal mengikuti juknisnya.
“Kita tinggal tunggu juknisnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Junaidi Pampaile mengatakan, Jamkesda di Bolmong dianggarkan untuk 5.000 peserta, dengan total anggarannya Rp1 Miliar lebih.
“Tiap peserta membayar Rp23 ribu per bulan,” beber dia.
Dikatakan, Kabupaten Bolmong satu dari dua daerah di Sulut yang belum menerapkan konsep universal coverage. Artinya belum semua warga tercover.
“Hanya Bolmong dan Boltim yang belum mengcover semua warganya ke BPJS,” ungkap Junaidi.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sri Wahyuni, beberapa waktu lalu enggan berkomentar banyak soal wacana kenaikan iuran BPJS, yang tengah digodok di pusat.
“Itu ranahnya pusat, kami sifatnya menjalankan apapun regulasi yang sudah ditetapkan,” kata Sri, saat ditemui di kantornya, Selasa (20/8/2019).
Dikatakan Wahyuni, tunggakan pelanggan di Bolmong cukup besar, yakni mencapai Rp7 Miliar.
“Itu untuk BPJS mandiri,” kata dia.
Pihaknya terus berupaya melakukan penagihan langsung. Langkah lain yang ditempuh adalah menggandeng para sangadi.
“Para sangadi ini bantu mensosialisasikan ke warga dalam berbagai hajatan,” imbuhnya.
Diketahui, cakupan BPJS di Bolmong baru mencapai 76 persen atau 56 ribu penduduk. Pemkab Bolmong sendiri baru mengikutkan 5.000 warga dalam program Jamkesda.
(Agung)
