Yasti-Yanny Tunjukan Keseriusan Bangun Daerah, Komisi V DPR RI Dorong Pembangunan Infrastruktur di Bolmong
BOLMORA, ADVERTORIAL – Keseriusan Pemkab Bolmong untuk membangun daerah lebih maju lagi ke depan benar-benar ditunjukan oleh pasangan Bupati Yasti Sopredjo Mokagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk.
Lobi anggaran ke pemerintah pusat yang dilakukan bupati belum lama ini mulai membuahkan hasil. Hal itu terbukti dengan adanya kunjungan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI serta tim dari Kementerian, pada Jumat (15/9/2017) siang tadi. Bahkan, ini merupakan sejarah baru bagi Bolmong, karena pemerintah daerah bisa mendatangkan pimpinan dan anggota DPR RI dan tim dari Kementerian, untuk meninjau langsung lokasi pembangunan di Bolmong. Terlebih, mereka yang hadir dalam kunjungan kerja (Kunker) spesifik ini, merupakan personel yang lengkap.
Pantauan awak media, rombongan Komisi V DPR RI dan Kementerian yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena, tiba di kantor Bupati Bolmong sekira pukul 14.00 WITA.
Tampak rombongan disambut dengan dengan salamat dan tarian adat Bolmong. Selanjutnya, langsung menuju ruangan rapat lantai dua bersama bupati dan wakil bupati, ketua dan anggota DPRD Bolmong, beserta jajaran pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bolmong.
Bupati Yasti Sopredjo Mokogaopw, yang didampingi Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, dalam pertemuan dan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI serta Kementrian, mempresetasikan kelebihan maupun semua kekurangan yang harus dipertahatikan di daerah yang dipimpinnya itu, baik luas wilayah, potensi daerah, pariwisata, penghasilan Bolmong di bidang pertanian, pembangunan Bandara, Waduk di jalan Pinogaluman Doloduo (Pindol), Pelabuhan, pembangunan jalan dua jalur di Ibu kota Lokak, terminal serta masih banyak lagi lainnya.
Menurut Yasti, tujuan diundangnya Komisi V DPR RI dan Kementerian agar dapat melihat langsung kondisi pembangunan dia Bolmong. Yang mana, Kabupaten Bolmong adalah daerah terluas di antara semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulut. Namun, hingga saat ini Bolmong masih termasuk Kabupaten yang sangat miskin, sehingga Anggota DPR RI juga bisa secara langsung melihat keadaan yang ada di Bolmong saat ini.
Yasti berharap, dengan dipresetasekannya semua potensi dan kekurangan di Bolmong, dapat menjadi perhatian pihak Komisi V DPR RI dan Kementerian, supaya dapat membantu dan memperjuangan kucuran anggaran ke daerah. Pasalnya, sekarang ini pemkab Bolmong sedang dalam perencanaan membangun berbagai sektor yang menjadi potensi daerah. Di antaranya, lokasi pantai yang cukup panjang yang bisa dikembangan sebagai daerah pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, pembangunan rumah susun, karena paling banyak ASN yang mengabdi di Bolmong tinggal di luar Bolmong.
Yasti juga meminta agar pembangunan Bandara dipercepat, karena lahannya sudah dihibahkan, serta semua persyaratan sudah dipenuhi.
Pun berbagai potensi dan kekurangan yang dipaparkan bupati mendapat respon positif dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena.
Dikatakan, Komisi V akan mendorong pembangunan di Bolmong. Bahkan, kehadiran mereka di Bolmong dalam rangka kunker spesifik untuk meninjau langsung pembangunan yang ada di Bolmong.
Wattimena juga mengungkapkan, kunjungan kerja oleh pihaknya adalah bukti keseriusan untuk membantu pembangunan di Bolmong. Ia menyebut jika Kabupaten Bolmong bakal dijadikan daerah percontohan dengan pembangunan yang pesat.
Sekedar diketahui, hadir dalam kunker spesifik tersebut terdiri dari 11 Anggota Komisi V DPR RI masing-masing, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, Sadarestuwati dari Fraksi PDIP, Rendy M. Afandy Lamadjido dari Fraksi PDIP, Agati Sulie Mahyudin dari Fraksi Golkar, Saniatul Lativa dari Fraksi Golkar, Novita Wiajayanti dari Fraksi Gerindra, Bahrum Daido dari Fraksi Demokrat, Syahrulan Pua Sawa dari Fraksi PAN, Neng EEM. Marhamh Zulfa dari Fraksi PKB, Nurhayati dari Fraksi PPP, dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin dari Frakasi Hanura.
Sementara, dari Kementerian Perhubungan Inspektorat Jendral, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhungan Darat, serta dari Kementrian PUPR Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air. Hadir juga dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Basarnas, dan BMKG.(adve/gnm)
