BOLMORA.COM,SULUT – Usulan pengalokasian anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo (Kominfo) Sulut berbandrol Rp.12,4 miliar untuk ditata di APBD Perubahan 2024 disoroti tajam dua Anggota Badan Anggaran (Banggar) yakni Nick Lomban dan Stella Runtuwene.
Menurut keduanya, anggaran tersebut tidak menyentuh masyarakat secara langsung.
Ungkap Ketua fraksi partai NasDem Nick Adicipta Lomban, yang dijabarkan dalam KUA dan PPAS prioritasnya adalah penanggulangan kemiskinan.
“Jadi dana Rp 12,4 miliar itu harus dilihat dulu, atau kalau memungkinkan dialihkan dulu ke program yang menyentuh langsung ke masyarakat,” tegas Nick, Rabu, (7/8/2024) malam saat rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut berlangsung.
Senada, Stella Runtuwene juga secara lugas mengungkap ketertarikannya terhadap anggaran Dinas Kominfo.
“Saya sangat tertarik dengan Dinas Komunikasi dan informatika ini. Dimana, sebenarnya anggaran yang didapat sudah sangat tinggi, tapi di perubahan ada penambahan yang jumlahnya Rp 12,4 miliar, bagi saya ini terlalu besar,” ucap Stella.
Lanjut Stella, anggaran tersebut jika dibandingkan dengan anggaran di Dinas Sosial yang seharusnya bisa lebih besar karena langsung kepada masyarakat hanya ketambahan Rp 1,2 miliar.
“Artinya, saya mengusulkan disini agar anggaran itu ada baiknya langsung menyentuh ke masyarakat. Masyarakat sangat berharap perjuangan kita terhadap kesejahteraan mereka lewat kita yang ada disini (DPRD) Sulut,” tegas Stella.
Stella kembali menambahkan, kalau anggaran di Dinas Kominfo bertambah Rp 12,4 miliar sementara di Dinas Sosial hanya ketambahan Rp 1,2 miliar, adalah bentuk ketidakadilan untuk masyarakat.
Disamping itu, Sekretaris Provinsi Sulut Steve Keppel yang juga merupakan ketua TAPD Provinsi Sulut mengungkapkan bahwa telah dilakukan evaluasi dan akan dilakukan penyesuaian.
“Di Kominfo sudah kami evaluasi dan ini lebih kepada penyelesaian konten-konten, jasa media dalam skala lokal maupun nasional. Oleh karena itu kami upayakan penyesuaian yang akan dilakukan. Tapi, intinya penyelesaian jasa media baik itu online maupun televisi ataupun harian cetak,” jawab Keppel.
(Jane)
