BOLMORA, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, mendapat kehormatan bergabung bersama rombongan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres RI) untuk melakukan kunjungan kerja ke Australia, pada Sabtu (25/8/2018) besok.
Kunjungan kerja tersebut sebagai tindak lanjut dari lokakarya yang diprakasai Wantimpres RI tentang pembangunan infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Istana Wakil Presiden (Wapres), Kamis (2/8/2018) lalu.
Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan (TUP) Pemkab Bolmong Parman Ginano, kunjungan kerja Bupati Bolmong bersama Wantimpres RI ke negeri kangguru tersebut untuk melihat langsung peternakan sapi.
“Jadwal keberangkatannya Sabtu (25/8/2018) besok, aka bertolak ke Australia,” katanya, Jumat (24/8/2018).
Parman yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bolmong itu juga menyebutkan, pada kunjungan kerja itu, Wantimpres hanya mengajak dua kepala daerah yang ada di Indonesia, yakni Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara.
“Sejak awal hanya ibu Yasti dan ibu Tatong yang diundang dalan lokakarya, yang diprakasai Watimpres bersama pihak swasta disponsori oleh Asian Development Bank Institute (ADB) beberapa waktu lalu. Dan kali ini juga, kembali diundang mengujungi negara Australia untuk melihat peternakan sapi,” terangnya.
Parman menjelaskan, menurut Wantimpres, dipilihnya Australia sebagai sasaran kunjungan kerja, karena Australia adalah negara kelima dengan peternakan terbesar di dunia.
“Australia ini adalah negera kelima peternakan terbesar di dunia,” ujarnya.
Sebelumnya, awal Agustus lalu Yasti menghadiri pembukaan lokakarya pembangunan infrastruktur melalui KPBU di Istana Wakil Presiden (Wapres) RI. Lokakarya itu dibuka langsung Wapres RI Jusuf Kalla. Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof DR Sri Adiningsih, Direktur Asian Development Bank Institute (ADB) Prof Naoyuki Yoshino, perwakilan dari Komisi V DPR RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), PT Sarana Multi Infrastruktur, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dirjen Perhubungan Laut.
Menurut Yasti, materi lokakarya di antaranya, tantangan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, inovasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur.
“Dan respon kebijakan terhadap inovasi dan KPBU untuk pembangunan infrastruktur,” kata Yasti, beberapa waktulalu.
Katanya, pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan perlu bekerja sama dengan badan usaha swasta. Oleh karena itu, KPBU menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu daerah.
“Itu semua menjadi gabungan dari kemampuan swasta kalau bekerja sama dengan pemerintah, untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai konsep dan menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, namun bagaimana lingkupnya nanti lebih luas,” urainya.
(agung)
