Kejari Bolmut “Panggil” 106 Sangadi

0
267
Kejari Bolmut “Panggil” 106 Sangadi
Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah
Advertisement

BOLMORA, BOLMUT – Kamis (24/8/17), suasana berbeda terlihat di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Pasalnya, sejak pukul 09.00 pagi, terpantau puluhan orang berseragam keki sebagai identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di markas koprs baju coklat tersebut.

Usut punya usut, para ASN berseragam keki tersebut adalah para sangadi (Kades) yang ada di Kabupatenm Bolmut. Kehadiran mereka ternyata untuk memenuhi undangan dari Kejari dalam rangka sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada program pengelolaan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017. Hal ini disampaikan Kepala Kejari Bolmut melalui Kepala Seksi (Kasie) Intel Robertho Sohilait, S.H, M.H., saat mengelar jumpa pers bersama sejumlah awak media usai pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

“Kegiatan ini merupakan program nasional dari Kejaksaan, dan secara serentak dilaksanakan hari ini di seluruh wilayah indonesia,” ujarnya.

Dikatakan, sosialisasi ini guna memperkuat peran TP4D di tingkat desa. Karena selama ini, TP4D hanya dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah, tapi untuk saat ini lebih kompleks lagi sampai ke tingkat desa.

“Tujuan agar pengawal dan pengaman program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa lewat program Dandes dan ADD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” jelas Robertho.

Disinggung jika selama ini pengawasan program Dandes dan ADD oleh Kejaksaan hanya pada tataran sosialisasi saja, dan hal itu dianggap tak maksimal, mengingat sejak program Dandes dan ADD ini mulai dilaksanakan mulai tahun 2015 silam banyak aparat desa khususnya sangadi yang terjerat kasus dugaan penyalagunaan anggaran atau korupsi, karena pengawasan langsung di lapangan masih lemah, Robertho mejslasakan bahwa, lewat TP4D ini Kejaksaan bisa dilibatkan langsung pada pelaksanaan kegiatan Dandes dan ADD di desa, namun semua itu tentu harus atas permintaan pemerintah desa.

“Jika desa melibatkan kami untuk pengawasan langsung, justru lebih baik. Bukan hanya pengawasan pada program yang sudah dilaksanakan, tapi dalam perencanaan program, pemerintah desa bisa libatkan TP4D di dalamnya. Namun, untuk hal itu harus ada permintaan resmi dari pemerintah desa,” urainya.

Robertho berharap kepada seluruh desa dapat melaksanakan program Dandes sesuai dengan regulasi, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak mengalami kendala, apalagi sampai terindikasi bermasalah.

“Karena setiap kegiatan yang mengunakan uang negara pastinya harus dipertangungjawabkan. Pertangungjawaban tersebut jika sesuai dengan apa yang dilaksanakan maka tidak ada masalah. Tapi jika sebaliknya, maka ada konsekuensi yang harus dipertangungjawabkan, baik itu secara administratif maupun secara hukum. Jadi kami harap, keberadaan TP4D ini bisa dimanfatkan sebagai sarana sharing dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan program yang ada di desa,” pungkasnya.(irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here