BOLMORA, BOLMONG – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang, mengaku akan membeberkan penyebab defisit anggaran yang kini dialami Pemkab Bolmong.
Menurutnya, saat ini pemerintah daerah terus berupaya menutupi defisit anggaran yang jumlahnya mencapai Rp138 Miliar tersebut.
“Nanti kalau datanya sudah rampung, pasti penyebab defisit akan dibeber melalui media agar dapat diketahui oleh masyarakat,” ujar Tahlis, kepada sejumlah awak media, Selasa (8/8/2017) siang tadi.
Menurutnya, dengan adanya defisit anggaran yang terjadi, mengakibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bolmong terancam tidak menerima gaji pada bulan Desember.
“Namun kita terus berusaha mencari sulusi. Akan dilihat pos mana yang dapat menutupi itu,” sebut Tahlis.
Sebelumnya, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, pada kesempatan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa dengan adanya defisit anggaran seperti sekarang ini, maka dipastikan dirinya dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, belum bisa memenuhi janji kampanye pada 2017 ini.
Namun dikauinya, kondisi keuangan seperti ini sudah terjadi sebelum keduanya resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, pada Mei 2017 lalu. Yasti menyebut kondisi ini terjadi karena kesalahan dalam perencanaan APBD 2017. Yang mana saat keduanya menjabat, semua proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah dibagikan.
“Nah, jika kita tetap membayar proyek itu tahun ini, maka gaji ASN terancam tidak terbayarkan. Ini memang luar bias, karena pada Maret 2017 lalu proyek sudah selesai,” imbuhnya.
Kendati demikian pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan mempersilakan proyek jalan, namun pembayarannya baru akan dilakukan pada tahun 2018 nanti. Sebab, saat ini pun pemerintah daerah masih butuh dana sebesar Rp48 Miliar, untuk pembayaran gaji ASN selama tahun 2017 ini. Pasalnya, pada hasil optimalisasi waktu lalu, pemerintah daerah baru berhasil malakukan efisiensi anggaran hingga Rp20 Miliar, dari total Rp68 Miliar. Sehingga itu, masih ada Rp48 Miliar, yang dibutuhkan untuk gaji ASN.
“Dipersilakan jalankan proyek, tapi pembayarannya dipending sampai 2018. Kita harus prioritaskan mana yang lebih penting, proyek atau gaji ASN,” papar Yasti.
Adapun beberapa langkah kebijakan yang dilakukan yakni, dengan cara memangkas sejunlah anggaran yang belum prioritas. Sejumlah program dan kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat masih ditunda, begitu pula dengan surat perintah perjalanan dinas. Bahkan sejak dilantik pun, Yasti-Yanny memakai anggaran sendiri untuk operasional, dana telah habis sejak triwulan kedua.
“Dengan kondisi keuangan saat ini, maka saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bolmong jika ada beberapa janji kampanye saya dan pak Yanny yang belum bisa direalisasikan tahun ini. Insya Allah, janji-janji kampanye kami bisa direalisasikan pada 2018 nanti,” lugasnya.(gnm)
