BOLMORA, KOTAMOBAGU – Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) menjadi topik pembahasan pada kunjungan kerja reses Anggota Komisi II DPR RI Letjen TNI (PURN) Evert Erens Mangindaan, di Kota Kotamobagu, Senin (7/8/2017).
Reses yang dihadiri ketua dan para pengurus partai Demokrat Kota Kotamobagu, tokoh masyarakat, LSM dan forum masyarakat lainnya, dilaksanakan di Caffe Kopi Korot jalan Paloko Kinalang Kota Kotamobagu.
Adapun berbagai isu yang diangkat pada agenda meyerap aspirasi masyarakat dalam rangka reses masa persidangan tahun sidang 2016-2017 di dapil Sulut ini adalah tentang persoalan Pilkada Serentak, pertanahan, Honorer hingga GBHN namun, yang menjadi sentral pembahasan lebih pada pemekaran Provinsi BMR.
Peserta reses yang diberi ruang oleh Magindaan usai menjelaskan agenda reses, mempertegas soal pengawalan pembentukan daerah otonom baru (DOB) khusus Provinsi BMR. Peserta reses meminta agar Mangindaan dapat memprioritaskan dan mengawal penetapan dalam kebijakan pembahasan sekaligus penggodokan pemekaran DOB, walaupun masih terganjal moratorium.
Pun Mengindaan menjelaskan, terkait moratorium pemekaran itu sudah dicabut karena saat ini tengah dibahas rancangan peraturan pemerintah (RPP). Makanya semangat untuk terus mengawal pembentukan Provinsi BMR tetap diprioritaskan.
“Terkait pemekaran Provinsi BMR, selagi saya berada di DPR RI, pasti akan saya perjuangan. Saya berani pasang badan untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi BMR. Tentunya juga, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kita harus kawal bersama agar semangat tetap terjaga walaupun katanya terganjal moratorium dan sebagainya. Kalau saya, moratorium ini sudah dicabut. Kerena rancangan peraturan pemerintah (RPP) tengah dibahas. Kita tunggu PP-nya keluar, yang saat ini sudah hampir rampung. Kita di Komisi II terus pertanyakan kapan RPP-nya selesai,” ujar Om Lape, sapaan akrab E. E. Mangindaan.
Menurutnya, bukan cuma pemekaran di Provinsi Sulut, tapi juga Daerah Sulawesi Tegah bagian timur mempertanyakannya.
“Kalau daerah tingkat II banyak sekali. Kita akan berusaha selama peraturanya mengizinkan. Saya kira tidak ada kesulitan,” terangnya.
Soal target RPP, dikatakan Mangindaan, masih akan ditanya lagi ke Mendagri.
“Saya akan tanyakan lagi ke pak Mendagri Cahyo Kumolo, kapan RPP-nya selesai. Kebetulan selesai agenda reses, kami masih ada pertemuan rapat kerja dengan Kemendagri. Saya akan tanyakan ini. Doakan bersama perjuangan ini agar bisa berlangsung dengan mulus. Sebab, Provinsi BMR sedang menunggu PP, yang saat ini sudah masuk tahap akhir proses perampungan. Mudah-mudahan akan segera selesai,” urai Mangindaan.
Dalam reses tersebut juga turut dipertanyakan soal keiklasan pemekaran.
“Kalau ditanya soal keiklasan untuk pemekaran DOB, saya tegaskan komitmen sayatidak perlu ditanya lagi. Terlebih soal pemekaran lima kabupaten/kota di Bolmong raya ini, dan waktu itu saya Ketua Komisi II dan didukung pemangku kepentingan di provinsi, seperti mantan ketua DPR Provinsi Sulut pak Syahrial, yang juga hadir saat ini,” jelas Mangindaan, menjawab petanyaan dari Sehan Ambaru dan Effendy Abdul Kadir.
Kemudian, menyangkut pembiayaan daerah baru karena negara saat ini tengah mengalami defisit, sebagaimana pertanyaan Fadly Simbuang, yang juga meminta agar persoalan ini dapat diseriusi oleh Komisi II, dan melakukan kajian bersama pemerintah pusat dengan ilutrasi bahwa tahun 2017, APBN sebesar Rp2000 triliun, sementara kalau 172 DOB masing masing mendapatkan Rp200 Miliar, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar 35 Triliun, hanya kurang lebih dari 1,8 % dari total anggaran.
“Memang soal anggaran turut menjadi pertimbangan atas persiapan pembentukan DOB. Akan tetapi ada solusinya nanti, karena tak hanya lewat ABPN, tapi daerah induk juga harus turut membantu pembiayaan daerah otonom baru. Ini yang tengah kita pikirkan bersama dengan Kemendagri, untuk mencarikan solusi yang tepat untuk menjadi dasar desain penataan pemekaran daerah, termasuk anggaran pembiayaan nanti,” ujar Mangindaan.
Sementara itu, Staf Fraksi Demokrat DPR RI Ipin Mamonto mengatakan, apa yang menjadi topik dalam reses E. E Mangindaan akan dikawal untuk diperjuangkan.
“Biasanya yang jadi topik dalam kegiatan reses, tanpa menyepelekan persoalan lain akan diprioritaskan untuk dikawal dalam rapat pembahasan di DPR dengan mitra kerja. Seperti saat ini persoalan pemekaran,” pungkas Ipin.
Ditambahkan, setelah pertemuan dengan masyarakat. Besoknya, Selasa (8/8/2017), Mangindaan akan melakukan blusukan di beberapa tempat di Kota Kotamobagu.
“Besok rencanaya bapak akan blusukan di beberapa titk di Kota Kotamobagu. selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja di daerah lain yang ada di Sulut,” ujar Ipin.(gnm)
