BOLMORA , KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu dipilih sebagai salah satu daerah di Indonesia yang bakal dijadikan pilot project pemetaan dan pendataan sistem pemerintahan, yang nantinya akan diadopsi oleh daerah lain. Hal itu dibuktikan dengan adanya kunjungan rombongan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemedagri), Rabu (10/8/2016), dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
“Ada lima daerah yang menjadi tujuan kita. Untuk tingkat provinsi ada di wilayah Papua. Sedangkan untuk tingkat kota ada di Kota Kotamobagu dan Kota Jambi. Kalau kabupaten ada di Lejang Lebung dan Candipurou,” ungkap Sugeng, salah satu rombongan Dirjen Otda.
Katanya, manfaat dari pemetaan provinsi, kota dan kabupaten adalah untuk mendapatkan data dan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintahan daerah. Selain itu, berbagai persoalan yang menjadi kendala dalam kelancaran jalannya sistem pemerintahan juga akan diketahui untuk kemudian akan dicarikan solusinya.
“Misalnya Kota Kotamobagu, apa masalah dari segi kelembagaannya, kemudian kebijakan dan juga SDM aparatur pemerintahan. Masalah-masalah yang dihadapi akan dijadikan masukkan untuk ditindak lanjuti,” jelasnya.
Dalam kunjungan itu, rombongan Dirjen Otda juga mengunjungi beberapa SKPD, seperti BKDD, DPPKAD, DP4K, Bagian Hukum dan Organisasi serta beberapa SKPD lainnya.
Kepala BKDD Kota Kotamobagu Adnan Massinae mengungkapkan, sebelum menentukan daerah tujuan untuk dijadikan pilot project, pihak Kemendagri terlebih dahulu mengakaji dan melakukan penilaian.
“Untuk kriteria daerah tujuan, pastinya tim Dirjen yang paling tahu. Tapi apapun itu hasilnya, kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik saat mereka datang ke Kota Kotamobagu,” ujar Adnan.(memet)
