Undang DKPP, Bawaslu Sulut Minta ‘Wejangan’ Hadapi Pilkada 2024

BOLMORA.COM, SULUT – Jelang Pemilihan Gubernur, dan Kepala Daerah di 15 kabupaten/kota 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara terus melakukan pengawasan di tiap tahapan Pilkada Serentak.

Ciptakan kualitas di tiap jajaran Bawaslu Sulut dan Kabupaten/Kota, dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Memperhatikan itu, Bawaslu Sulut secara khusus mengundang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk memberikan pengarahan terkait Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan Rabu (10/7/2024) yang di ruang Command Center kantor Bawaslu Sulut, Manado.

Adapun DKPP RI yang hadir yakni Muhammad Tio Aliansyah.

Kehadiran Muhammad Tio Aliansyah disambut langsung Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh didampingi Erwin Sumampouw, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Sulut.

Disambutan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh sangat mengapresiasi Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah yang sudah mengadiri undangan Bawaslu Sulut.

“Kita patut bersyukur pak Tio menghadiri kegiatan Bawaslu hari ini. Selamat datang di Kota Manado. Apa yang disampaikan pak Tio bermanfaat bagi kami Bawaslu di Sulawesi Utara. Intinya kami meminta pengarahan, wejangan dari Pak Tio,” ucap Mewoh sembari berkelakar lebih baik mendapat wejangan di ruangan rapat Bawaslu Sulut daripada mendapat wejangan di ruang sidang.

Tutup Mewoh, dalam pertemuan tersebut Bawaslu se Sulut bisa mendapatkan materi bagaimana menghadapi Pilkada Serentak 2024 sehingga tidak terjadi pelanggaran pemilu.

“Siapa saja dari kita penyelenggara pemilu bisa dinyatakan pelanggaran pemilu. Jadi kami meminta arahan dari Pak Tio,” tutup Mewoh.

Sementara dalam penyampaian saran dan arahan, Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tantangan besar dan berat dalam Pemilu karena pada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak.

Menurutnya banyak potensi-potensi bakal terjadi yang akan menjadi persoalan-persoalan pelanggaran Pemilu.

Aliansyah juga mengingatkan Bawaslu untuk memperhatikan administrasi.

“Jangan sampai akibat kelalaian dalam administrasi dijadikan lubang oleh peserta Pilkada dan dijadikan salah satu bahan perkara Pilkada,” tegasnya.

Pun, Aliansyah menegaskan Bawaslu wajib melakukan pengawasan dengan tepat.

“Alasannya, pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik, sesuai prosedur kalau Bawaslu nya tidak memahami bagaimana tatacara pencalonan, bagaimana tatacara kampanye dan lainnya,” ucap Aliansyah.

Aliansyah kembali mengingatkan agar Bawaslu wajib memahami setiap aturan yang ada.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu se Sulut secara langsung dan virtual. Kegiatan itu juga disaksikan panwascam dan jajaran lainnya secara virtual.

(Jane)