Setoran PPJ ke Pemkot Kotamobagu Berkurang, PLN Mengaku Tidak Tahu?
BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menurun 6 persen dari biasanya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu, melalui Kepala Bidang Penagihan Risman Masloman, Rabu (8/7/2020) siang tadi.
“Kekurangan setoran PPJ tersebut terjadi di dua bulan, yakni Mei dan Juni,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, besaran setoran yang berkurang di dua bulan tersebut mencapai 6 persen.
“Mei 2019 lalu setoran PPJ PLN Rp544.493.167. Sedangkan Mei 2020 setoran PPJ PLN hanya Rp516.132.300. Demikian juga dengan PPJ bulan Juni. Di Juni 2019 lalu, PPJ sebesar Rp558.093.000, tapi Juni 2020 turun menjadi Rp529.914.227,” terang Risman.
Menurutnya, PPJ itu merupakan kewajiban PLN untuk menyetorkannya ke Pemkot Kotamobagu.
“PPJ diambil 10 persen tarif listrik dari masyarakat yang dibayarkan lewat PLN. Penyetoran pajak sendiri dilakukan PLN setiap bulan ke Pemkot,” sebutnya.
Sementara itu, pihak PLN melalui Manager Pelayanan dan Administrasi Muhammad Nauval, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, seluruh PPJ yang dibayarkan oleh masyarakat ke rekening PLN otomatis masuk ke rekening Pemkot.
“Semua yang dari rekening listrik, sebesar 10 persen sudah langsung otomatis setor ke Pemda. Kekurangan-kekurangan itu saya juga kurang tahu,” kata Nauval.
Nauval mengaku, pihak Pemkot juga belum memberikan informasi kepada pihaknya terkait kekurangan setoran tersebut.
“Pemda juga belum ada kirim ke PLN surat atau apa. Kita belum ada info itu,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pada bulan Mei dan Juni banyaknya keluhan masyarakat terkait meningkatnya tagihan listrik.
Seperti yang dialami oleh Nurjana Sugeha warga Desa Poyowa Besar 1, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Tagihan listrik di rumahnya naik hingga 300 persen.
“Listrik di rumah saya biasanya dibayar 300 ribuan, bulan Mei naik menjadi 600-an ribu, malahan bulan Juni kemarin semakin meningkat 300 persen menjadi Rp1 juta lebih. Alasan PLN sendiri karena pemakaian pada bulan puasa yang meningkat,” ujarnya.
(Me2t)



