Herson Usulkan Badan Keahlian Mengkaji Pelebaran Jalan Nasional di Kawasan Hutan Lindung

0
660
Herson Usulkan Badan Keahlian Mengkaji Pelebaran Jalan Nasional di Kawasan Hutan Lindung
Hi. Herson Mayulu, S.IP

BOLMORA.COM, JAKARTA  – Hi. Herson Mayulu, S.IP, terus menunjukan konsistensinya sebagai wakil rakyat yang diberi amanah di Gedung DPR RI. Hal itu terbukti dalam setiap rapat kerja maupun RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan mitra kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja.

Dalam setiap rapat, Anggota DPR RI asal Sulut (Sulawesi Utara) ini selalu tampil kritis dan senantiasa menyampikan saran maupun berbagai aspirasi dari dapil di mana dia berangkat ke gedung DPR/MPR RI. Seperti pada RDP Komisi V dengan Badan Keahlian DPR RI, Kamis (2/7/2020), terkait dengan presentasi penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-undang Nomor: 38 tahun 2004 Tentang Jalan.

Dalam kesmepatan itu, Herson mengusulkan kepada Badan Keahlian DPR RI agar mengkaji secara mendalam tentang cara pelebaran jalan nasional, yang letaknya berada di kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional.

“Sebab, sejauh ini pelebaran jalan di dua kawasan itu sangat sulit dilakukan, karena harus menempuh serangkaian izin dari beberapa lembaga negara. Dari segi manfaat, memang pelebaran jalan itu sangat besar. Namun, sering terkendala izin. Seperti contoh, upaya pelebaran jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bolmong (Bolaang Mongondow) dan Kabupaten Bolsel (Bolaang Mongondow Selatan), yang lintasannya melewati kawasan Taman Nasional Nani Wartabone,” ungkap Herson.

Herson juga megkritik soal ego yang menyertai keberadaan status jalan, baik itu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

“Pada dasarnya, semua jalan-jalan itu dibangun dengan dana APBN. Sebab, kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah masih sulit membangun jalan.  Karena, rata-rata PAD-nya masih minim. Namun seringkali ditemui, kalan kabupaten lebih mulus dibandingkan dengan jalan nasional yang melintas di kabupaten.  Anehnya, untuk memperbaiki jalan nasional, pemerintah daerah sangat sulit memperoleh dana dari pemerintah pusat. Saya kira ini perlu perhatian kita bersama,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini.

Tak hanya itu, Herson juga menyoroti soal pembatalan dan terhentinya kegiatan atau proyek pembangunan yang dananya bersumber dari DAK.

“Nah, saat ini dalam regulasi yang sedang dibahas, belum ada jaminan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut,” kata H2M sapaan Herson.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here