BPPD Buol Gelar Apel Deklarasi Pencanangan WBK dan WBBM

0
580
Penandatanganan Pakta Integritas WBK dan WBBM BPPD Pemkab Buol

BOLMORA.COM,BUOL — Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Buol menggelar apel deklarasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Kamis (02/07/20).

Apel launching zona integritas yang dipimpin langsung oleh Bupati Buol Amirudin Rauf, berlangsung di halaman kantor BPPD, dan dihadiri Kejari Buol, Setkab Buol, Kaban Bappeda, Kasat Pol PP, Direktur RSUD Mokoyurli, dan Kadis Kominfo.

Launching ditandai penandatanganan piagam naskah Pakta Integritas WBK dan WBBM oleh Bupati beserta Kajari Buol dan instansi terkait selanjutnya disusul penandatanganan oleh Kaban BPPD, Sekretaris dan pejabat jajaran BPPD. 

Dalam sambutannya Bupati, menyampaikan bahwa zona integritas merupakan komitmen mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Olehnya, diharapkan dalam implementasi BPPD memiliki formulasi nilai-nilai anti korupsi.

“Jika ini dilaksanakan dengan baik Insya Allah apa yang kita canangkan bisa kita wujudkan. Kemudian saya berharap langkah yang diambil oleh BPPD bisa diikuti instansi/Dinas lainnya agar betul-betul zona ini berlaku untuk semua instansi di lingkup Pemkab Buol,”terang Bupati. 

Lanjut Bupati, mengatakan setidaknya dalam upaya reformasi strategi pemberantasan korupsi beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan tidak membuka ruang untuk terjadi korupsi serta memformulasikan program agar setiap wajib pajak taat membayar pajak. 

“Membiarkan orang yang seharusnya menyetor/membayar pajak dan tidak kita lakukan itu termasuk bagian dari korupsi karena tindakan kita menyebabkan orang lain di untungkan, negara dirugikan,”terang Bupati. 

Sementara itu, usai pelaksanaan apel deklarasi Kaban BPPD Buol Wahyu Setyabudhi kepada Bolmora.com menyampaikan komitmennya dalam upaya penerapan wilayah WBK dan WBBM dilingkup kerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan. 

“Ini akan kita tingkatkan pelayanan prima bagaimana wajib pajak lebih muda melakukan pengurusan dan nyaman saat datang ke kantor salah satu caranya from office kita buat standar pelayanan seperti di bank,”terang Wahyu. 

Wahyu, menambahkan meski belum seluruhnya akan tetapi upaya menciptakan zona integritas menujuh WBK dan WBBM melalui formulasi program pembayaran pajak yang dilakukan non tunai. Implementasinya wajib pajak langsung ke Bank dengan menggunakan slip dari BPPD. 

“Jadi wajib pajak cuman ambil slipnya di kantor baru bayar ke Bank setelah itu bukti pembayaran dari bank diserahkan ke kami selanjutnya kita keluarkan slip bahwa yang bersangkutan sudah membayar pajak,”tutup Wahyu.***

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here