BOLMORA.COM, BOLMONG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pilsang di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan digelar pada Oktober 2019 nanti. Meski begitu, pelaksanaan Pilsang di 105 desa yang di Bolmong, masuk kategori rawan konflik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi, saat memimpin pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmong, Rabu (3/7/2019).
“Ini kan baru habis pemilu, pasti tensinya sangat tinggi dan rawan konflik,” ujarnya.
Yusra pun mengajukan beberapa pertanyaan perihal persiapan Pilsang. Namun mencuat bahwa DPMD tidak menganggarkan untuk pengamanan Pilsang.
“Dana pengamanan Pilsang ternyata tidak tertata, ini harus dianggarkan,” imbuhnya.
Menurut dia, beberapa caleg yang gagal dalam pileg lalu bakal maju di Pilsang.
“Jika pilsang panas dan dana pengamanan tidak ada, ini hal yang sangat berbahaya dan butuh perhatian khusus,” tandas Yusra.
Sementara itu, Kadis PMD Bolmong Ahmad Yani, mengakui dana pengamanan tak tertata.
“Memang dananya tidak tertata, namun jika panitia pelaksana mengikuti aturannya pasti tidak akan ada konflik,” ucapnya, Kamis (4/7/2019).
Dikatakan Ahmad, pihaknya akan mengusulkan dana pengamanan pada APBD Perubahan nanti.
“Kita akan usulkan pada APBD Perubahan nanti,” tuturnya.
Ahmad menambahakan, pihaknya berupaya meredam kerawanan pilsang dengan cara memperkuat panitia.
“Biasanya penyebab sengketa adalah panitia yang tidak netral, nah kita perkuat di panitianya agar bekerja sesuai tupoksi, jangan belok kanan dan kiri,” pungkasnya.
Menaggapi hal tersebut, Kapolsek Lolak AKP Romel Pontoh menyatakan, pihaknya membahas masalah pengamanan Pilsang dalam Anev Rabu pagi.
“Pada intinya kita siap amankan Pilsang,” singkatnya.
(agung)
