BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Kegiatan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) yang berada di Desa Poyowa Besar 1, Kecamatan Kotamobagu Selatan mulai
dipertanyakan warga. Pasalnya, BUMDes yang mendapatkan modal sebesar Rp200 juta
pada tahun 2017 itu, hingga saat ini dinilai belum memberikan manfaat terhadap
desa. Terutama pada Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Sampai sekarang ini belum ada PADes yang masuk di desa kami. Dana yang
dikelola BUMDes itu cukup besar, mencapai ratusan juta harus ada manfaatnya,”
ujar Toni Gilalom warga setempat, Kamis (4/7/2019).
Menurut Toni, diduga kegiatan yang dikelola BUMDes sudah tidak berjalan lagi
alias sudah “Gulung Tikar” bahkan, dua bangunan yang didirikan untuk
tempat usaha sudah tidak dipergunakan lagi.
“Buktinya dua Bangunan yang berada disamping Balai Desa yang dibangun untuk
tempat usaha sudah tidak dipergunakan lagi. Dana yang dipergunakan Bumdes
ini harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Apa saja penggunaanya, jangan
sampai ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam pengelolaan dana ini,”
ujarnya.
Selain itu, Toni meminta agar pemerintah Desa Poyowa Besar 1, dapat melakukan pengawasan yang lebih maksimal lagi dalam pengelolaan BUMDes tersebut.
“Sangadi (Kepala Desa) merupakan komisaris BUMDes. Sehingga peran serta Sangadi sebagai kepala pemerintahan di desa, sekaligus pemipin perusahaan, wajib mengawasi, baik pengelolaan maupun penggunaan dana BUMDes ini,” harapnya.
Sementara itu, Sangadi Poyowa Besar 1 Yandi Mokoagow ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, hingga saat ini belum ada penyetoran PADes dari hasil pengelolaan BUMDes tersebut.
“PADes sampai sekarang belum dimasukan ke desa oleh penanggungjawab Bumdes,” ujar Yandi.
Dia juga menjelaskan, pengurus BUMDes juga belum melakukan laporan pertanggungjawaban penyertaan modal tahun 2017 lalu secara detail.
“Memang beberapa waktu
lalu ada rapat bersama pemerintah untuk pertanggungjawaban BUMDes, tapi
rapat itu tidak lanjut karena laporannya belum lengkap. Karena tidak memasukan
Lpj (Laporan pertanggungjawaban) dana 200 juta dari penyertaan modal itu, maka
dana penyertaan modal di tahun 2018 dimasukan lagi dalam APBDes perubahan untuk
kegiatan yang lain,” jelas Sangadi.
Terpisah, Ketua BUMDes Poyowa Besar 1, Hardi Makalalag saat dihubungi via
seluler mengatakan, kegiatan BUMDes masih berjalan. Akan tetapi ada kendala
dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terhadap penggolaan BUMDes.
“Kami belum mendapatkan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes
secara detail sesuai aturan, tapi kegiatan yang kami lakukan masih tetap
berjalan. Laporan pertanggungjawaban ini yang masih akan kami koordinasikan
dengan PMD,” katanya, Kamis (4/7).
Terkait pertannggungjawaban, ia mengaku sudah pernah melakukan itu.Termasuk
pelaporan PADes dari hasil kegiatan BUMDes. Namun, pemerintah desa setempat
meminta laporan tersebut harus detail.
“Pada saat pelaporan, oleh pemerintah desa meminta diperbaiki dulu laporan
pertanggungjawaban kami. Menurut pemerintah laporan tidak detail. Nah, soal
PADes sebenarnya menurut perhitungan saya sudah lebih itu ada Empat jutaan dan
sekarang ada di bendahara BUMDes,” akunya.
“Kegiatan yang kami lakukan itu diantaranya Studio foto, simpan pinjam dan
pembayaran online. Yang tidak jalan itu usaha penjualan kue, dan café,”
tambahnya.
(*/me2t)
