BOLMORA.COM, BUOL – Bawaslu Provinsi Sulteng gelar rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawasan. Kegiatan berlangsung selama dua hari di kota Palu, turut dihadiri Kordiv P2PS Bawaslu Buol, Kepala Sekertariat bersama staf divisi P2PS 13 Kabupaten/kota se-Sulteng.
Acara yang dibuka secara resmi oleh anggota Bawaslu Sulteng Nasrun, menghadirkan dua narasumber. Pertama staf ahli Bawaslu RI dengan materi penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.
Narasumber berikutnya adalah Hakim PTUN Palu, Richard Tulus membawakan materi seputar upaya hukum administrasi penyelesaian sengketa proses pemilu.
Kordiv P2PS Bawaslu Buol Karianto mengatakan tujuan dilaksanakan rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawasan untuk memberikan penguatan kapasitas secara kelembagaan dalam memaksimalkan kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten/kota dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu.
Lanjut Karianto menuturkan, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota menghadapi kemungkinan terjadinya potensi sengketa pada proses pemilu serentak tahun 2024.
“Kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan sumber daya jajaran Bawaslu di 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 mendatang,”ujar Karianto, kepada BOLMORA.COM, Selasa (13/06/23) di Buol.
Selain pemberian materi oleh dua narasumber rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawasan juga digelar simulasi mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dipandu oleh tenaga ahli staf Bawaslu RI.
Dalam simulasi tersebut, Karianto bersama anggota Bawaslu Sigi dan Kabupaten Touna berperan sebagai pimpinan dan anggota sidang.
Untuk sekertaris musyawarah, pemohon, termohon, saksi dan peserta sidang diperankan oleh peserta lainnya. Selanjutnya kegiatan diakhiri sesi diskusi dan inventarisasi permasalahan terkait penyelesaian sengeta.
Sarif
