DPMD Bolmong Gelar Lomba Desa, Sulhan Berharap Indikator Penilaiannya Ditambah
BOLMORA.COM, BOLMONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar lomba desa tahun 2021.
Kepala DPMD Bolmong Deyselin T Wongkar mengungkapkan, lomba tersebut merupakan salah satu upaya memotivasi dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada di desa.
“Tujuan lomba ini untuk mendorong pemerintah desa agar mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi di wilayahnya masing-masing dalam program pembangunan desa,” kata Deyselin ketika ditemui belum lama ini.
Adapun indikator penilaian pada lomba mencakup tiga bidang. Yakni pemerintahan kemasyarakatan dan kewilayahan.
“Jadi yang kita nilai dari segi kualitas pemerintahannya, administrasi, pelaporan hingga masalah kebersihan wilayahnya,” jelasnya.
Lanjut Deyselin, desa yang keluar sebagai pemenang, nantinya akan mengikuti lomba tingkat provinsi.
“Desa yang terbaik akan mewakili Kabupaten Bolmong untuk mengikuti lomba tingkat provinsi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani meminta agar salah satu indikator penilaian ditambah. Yakni pelayanan pemerintah desa di bidang pelayanan kependudukan berbasis online.
Menurutnya, persoalan NIK di KTP Elektronik (KTP-el) yang belum online saat ini masih menjadi dalang penghambat masyarakat Bolmong menerima bantuan dari kementrian, sehingga beberapa warga tidak menerima bantuan dari pusat karena KTP-el nya blum online.
“Nama salah satu warga suda diusulkan oleh dinas terkait tapi dihapus oleh pihak kementrian karena KTP-el nya blum online. Seharusnya pihak pemerintah di desa lebih proaktif memfasilitasi warganya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar masalah ini bisa terselesaikan. Karena yang paling dekat dengan warga adalah pemerintah desa,” ucap legislator muda ini.
Ia pun berharap, permasalahan secepatnha dapat diselesaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolmong.
“Semoga kedepannya warga suda tidak kesulitan menerima bantuan, mendaftar kerja dan lainnya dengan alasan KTPnya belum online,” harap Sulhan
(Agung)



