BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Dalam rangka mendukung program nasonal untuk percepatan penurutnan prevalensi stunting, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penanganan stunting antar stakeholder terkait bersama bupati dan wali kota se-Sulut.
Rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, di Hotel Luwansa Manado, Rabu (02/6//2021) itu, diikuti oleh para kepala daerah se-Sulut, baik secara daring maupun tatap muka.
Untuk Kota Kotamobagu sendiri dihadiri langsung oleh Wali Kota Tatong Bara, didampingi Keala Bappeda Sofyan Mokoginta, beserta sejumlah Kepala SKPDterkait.
Wali Kota Tatong Bara, dalam kesempatan itu memaparkan kondisi stunting di Kota Kotamobagu, baik dari segi penanganan maupun pencegahan.
Menurutnya, pada tahun 2020 kondisi stunting di Kota Kotamobagu menunjukkan sinyal bahwa diperlukan peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar. Sehingga, pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting dipandang perlu dalam skala dan kualitas yang memadai serta secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak usia di bawah dua tahun
“Dari data yang tersaji, dapat dilihat bahwa dari total 205 balita per kecamatan di Kota Kotamobagu terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur memiliki balita stunting tertinggi, yaitu sebanyak 85 balita. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 77 balita, dan Kecamatan Kotamobagu Barat 23 balita, serta Kecamatan Kotamobagu Selatan sebanyak 20 balita stunting,” ungkap Tatong.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah balita pada masing-masing kecamatan, maka tentu yang memiliki persentasi balita tertinggi ada di Kecamatan Kotamobagu utara sebesar 8,38 persen dengan jumlah balita sebanyak 919 dan yang terendah berada pada kecamatan kotamobagu barat sebesar 1,44 persen dengan jumlah balita 1601.
“Nah, berdasarkan hasil pemutakhiran data ini, kemudian menetapkan dari total 4.151 balita, terdapat 205 balita stunting,” sebutnya.
Oleh karena itu, Pemkot Kotamobagu berkomitmen untuk terus berupaya menanganai kasus stunting, yaitu melalui rencana aksi daerah untuk pangan gizi Kota Kotamobagu. Di mana, melali Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2021, stok cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 52 ton, yang peruntukan pengendalian harga pangan pada hari besar keagamaan nasional, penanggulangan bencana dan penanganan stunting.
“Di samping itu, Pemkot Kotamobagu juga mempunyai bantuan kegiatan penanganan daerah rawan pangan (PDRP) sebanyak 575 paket sembako, yang diperuntukan untuk penanganan stunting atau kuranggizi. Selanjutnya, Pemkot Kotamobagu juga mempunyai 6 bantuan pemberdayaan kelompok wanita melalui sejumlah kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang dialokasikan pada desa dan kelurahan yang terdapat stunting,” papar wali kota dua periode ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, menyampaikan bahwa penanganan stunting ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Yang mana, penanganan paling efektif dalam kasus stunting dimulai dari usia dini, dengan memberikan formula berupa susu dan kunjungan ke Posyandu dalam tiga bulan pertama saat masa balita.
“Rakor ini untuk mengantisipasi pervelensi stunting di Sulut, dan semoga ini bisa menimbulkan rasa ingin bersaing antar kepala daerah se-Sulut, dalam hal penanganan stunting,” pungkasnya.
(*/Gnm)
