BOLMORA, BOLMUT – Kabupaten Bolmut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulut, untuk kedua kalinya.
Plt Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, di kantor BPK Perwakilan, Senin, (3/6/ 2018) mengatakan, dengan diraihnya opini WTP untuk kdua kalinya ini, diharapkan terus menjadi underline bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan pada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
“Dengan mendapatkan opini WTP, diharapkan kepada kepala OPD agar lebih efektif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya, predikat WTP yang kedua ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.
Mas Bro sapaan akrab Suriansyah, mengucapakan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD yang telah bekerja keras, sehingga bisa berhasil mempertahankan opini WTP.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat yang tanpa kenal lelah bekerja sehingga bisa mempertahankan WTP,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, mengungkapkan rasa syukurnya atas diraihnya WTP untuk yang kedua kali. Hal ini semata karena begitu kuatnya komitmen pimpinan daerah bersama DPRD Bolmut, dalam upaya melakukan perbaikan secara masif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Opini BPK merupakan sebuah pernyataan profesi auditor atau pengakuan secara profesional terhadap ruang yang diperiksa berdasarkan pengetahuan terbaik terkait dengan pengujian subtantif atas LKPD. Sejauh ini, sejak Bolmut pernah terpuruk opini BPK, komitmen eksekutif dan legislatif telah melakukan berbagai perbaikan-perbaikan di mana-mana,” terang Sirajudin.
Ia berharap jangan puas dulu dengan hasil ini, karena masih banyak agenda ke depan yang menuntut penanganan yang lebih konfrehensif masalah akuntabilitas. Apalagi, setiap saat regulasi yang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman.
“Hal ini tentu menuntut perhatian dan keseriusan semua pihak, tidak terkecuali seluruh stakeholder dan masyarakat Bolmut. WTP itu bukan sebuah prestasi, akan tetapi sebuah standar yang harus dipenuhi atau lebih pada standar wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.
(*/gnm)
