BOLMORA, BOLMUT—Tiga tahun beturut-turut, diterpa badai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan dua tahun berturut sebelumnya disematkan opini Discaimer, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulut, atas sistem pengeloaan keuangan dan administrasinya, rupanya tak membuat Pemkab Bolmut berputus asa untuk meraih hasil baik. Perlahan namun pasti, hal itu pun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, untuk bangkit dari keterpurukan tersebut.
“Hasil dari keterpurukan itu membuat kami (Pemkab, red) termotivasi untuk bangkit lebih baik lagi. Tak heran tancap gas pun, langsung kita lakukan untuk melakukan pembenahan atas sistem pengeloaan keuangan dan administrasi, dari Disclaimer selama dua tahun berturut-turut 2011-2012, langsung melambung pada opini WDP tahun 2013-2015 dan finisnya pada tahun 2016, kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Bupati Bolmut Depri Pontoh, kepada sejumlah awak media, Senin (12/6/2017).
Menurutnya, capain yang diraih saat ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Olehnya, bupati mengapresiasi seluruh jajaran di lingkup Pemkab Bolmut, karena telah bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
“Tidak mudah untuk mendapatkan hasil opin WTP. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai, karena telah bekerja dengan baik,” ucapnya.
Dikatakan, ke depan dirinya mengusulkan agar proses audit dari BPK dapat menjadi daya dorong bagi daerah, seperti melihat dari segi manfaat, bukan hanya ketaatan terhadap sistem yang berlaku.
“Usulan ke depan, mudah-mudahan WTP ini menjadi daya dorong bagi daerah untuk lebih mendorong sisi pemanfaatan anggaran, bukan hanya ketaatan terhadap sistem. Sebab saya kira, pengelolaan keuangan harus memiliki implikasi positif kepada masyarakat,” pungkas orang nomor satu di Bolmut ini.(**/gnm)
