BLH Bolmong Pertegas Aturan Pengelolaan Dampak Lingkungan
Bomora, Bolmong – Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) harus melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKLH) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPLH). Demikian ditegaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bolmong Yudha Rantung, Jumat (17/06/2016) pekan lalu.
“Perintah itu juga tertuang dalam perturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Yudha.
Menurutnya, setiap daerah memang membutuhkan investasi. Namun, semua pihak yang berinvestasi di daerah harus memperhatikan lingkungan sekitar. Terlebih perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan. Seperti perusahaan yang dalam pengelolaan industrinya menimbulkan limbah, tentu harus menyediakan tempat pembuangan. Jangan sampai menimbulkan dampak lingkungan sekitar.
“Selain dijelaskan dalam perundang-undangan, aturan terkait lingkungan hidup juga dijelakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, dan Nomor 08 Tahun 2013. Jadi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya tentu akan ada sanksi,” kata dia.
Yuda meminta semua perusahaan harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Agar, tidak menimbulkan dampak yang fatal bagi lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan perusahan itu sendiri.
“Diminta segera melapor ke BLH bila dalam pelaksanaan usaha atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dalam dokumen RKLH dan RPLH serta aturan yang berlaku, supaya tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Tim Bolmora.com
