Raih “Hattrick” WDP, Pemerintahan DP-Syah Masih Dinilai Gagal
Bolmora, Bolmut – Penyerahan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Jumat (10/6/2016) pekan lalu, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015, memupuskan harapan Pemkab Bomut, untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal diberbagai kesempantan, bupati dan wakil bupati Bolmut selalu menyampaikan bahwa tahun ini Bolmut optimis meraih WTP. Namun, kenyataannya jauh panggang dari dari api.
Hal itupun memantik sejumlah aktivis di salah satu daerah penghasil beras di Sulut itu angkat bicara. Mereka menilai, pemerintahan Depri-Suriansyah (DP-Syah) gagal dalam membenahi berbagai permasalahan yang ada di daerah khususnya adminitrasi pengelolaan keuangan.
“Kita perlu perubahan nyata, bukan kata. Kita butuh komitmen bupati dan ketegasan wakil bupati sebagai leader di daerah untuk melakukan pembenahan,” kata Rafik Patingki, salah satu aktivis pengamat pemerintahan di Bolmut.
Patingki sangat menyayangkan banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan sistem tata kelola keuangan daerah, bimbingan teknis, perjalannan dinas sana-sini, tapi belum menghasilkan apa-apa.
“Tiap tahun dana yang dianggarkan cukup besar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik kepada ASN maupun DPRD, tetapi tidak menghasilkan prestasi yang membanggakan,” beber Patingki, yang juga Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolmong Utara (KPMIBU).
Sementara itu Bupati Bolmut Depri Pontoh, mangakui memang untuk saat ini pemerintah daerah belum mewujudkan harapan besar masyarakat, untuk dapat meraih opini WTP. Namun, opini WDP ini akan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk berbuat lebih maksimal lagi.
“Kita tidak perlu berkecil hati karena hanya meraih WDP. Perolehan opini ini harus kita jadikan penyemangan di masa yang akan datang, untuk meraih opini yang lebih baik lagi,” ujar Pontoh, kepada wartawan Bolmora.com, Selasa (14/6/2016) siang tadi.
Meski demikian, papa Adit sapaan akrabnya, memberikan apresiasi yang tinggi atas keterlibatan ASN maupun pihak lainnya yang telah bekerja sama dalam penyusunan LKPD 2015.
“Terima kasih atas dedikasi seluruh ASN maupun pihak lainnya, mari kita perkuat lagi komitmen agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud,” imbuhnya.
Terpisah, Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot mengatakan, berbagai usaha telah dilaksanakan oleh Pemkab Bolmut untuk dapat memperoleh opini WTP pada LKPD tahun 2015, tapi persoalan aset di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmut menjadi salah satu penyebab sehingga Bolmut meraih WDP.
“Ke depan kita akan lebih selektif lagi. WDP yang kita disematkan ke daerah kita akan menjadi cambuk untuk kita supaya lebih serius lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan di daerah kita. Agar ke depan kita dapat meraih opini WTP,” ungkap Korompot.
Menurut Korompot, dalam mencapai satu tujuan dibutuhkan komitmen bersama, Olehnya, Korompot mengajak seluruh ASN, para penyedia jasa maupun seluruh elemen masyarakat agar lebih memperkuat komitmen, untuk satu tujuan meraih WTP pada LKPD 2016.
“Semua tergantung komitmen kita bersama. Untuk itu, saya mengajak seluruh ASN dan elemen masyarakat agar lebih memperkuat komitmen guna mencapai tujuan, yakni dapat meriah WTP. Jadi, apa yang kita raih saat ini harus disyukuri. Sebab dengan sistem yang berbasis akrual, daerah kita masih mendapat opini WDP, dan ini buat saya cukup membanggakan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, selang tiga tahun kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati DP-Syah, Pemkab Bolmut sudah tiga kali berturut-turut meraih opini WDP dari BPK-RI, yakni sejak tahun 2013 hingga 2015. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan DP-Syah telah melakukan berbagai perubahan. Pasalnya sejak kabupaten bolmut dimekarkan tahun 2007 menjadi sebuah daerah otonomi baru (DOB), pemberian opini atas LKPD pada tahun sebelumnya hanya berkutat pada opini Disclaimer dan Tidak Wajar (TW). Olehnya, dengan opini WDP tiga tahun berturut-turut yang dirai pantas untuk mendapatkan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat Bolmut. Pun demikian, harapan masyarakat Bolmut untuk dapat meraih opini yang lebih baik lagi (WTP,red) menjadi harga mati dan wajib bagi pemerintah DP-Syah sebelum masa akhir jabatan.(fikri)
