BOLMORA.COM,SULUT – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mempertanyakan lambannya realisasi program fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut.
Pasalnya, program tersebut telah dianggarkan dan dilaksanakan selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Sorotan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Sulut dan Dinas PMD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Selasa (19/5/2026).
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Eugenie Mantiri, menilai program penegasan batas desa perlu dievaluasi secara menyeluruh karena setiap tahun selalu masuk dalam kegiatan dinas, namun hasilnya belum tuntas.
“Sudah bertahun-tahun dilaksanakan, yaitu fasilitas penetapan dan penegasan batas desa. Kalau kita evaluasi, setiap tahun ada kegiatan, tapi kok tidak selesai-selesai,” ujar Mantiri dalam rapat.
Ia menegaskan, efektivitas program harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, jika pelaksanaan program tidak memberikan dampak signifikan, maka anggaran yang dialokasikan sebaiknya dialihkan ke kegiatan lain yang lebih dibutuhkan.
“Harus juga dilihat dampaknya di masyarakat. Kalau memang tidak ada dampak baiknya, anggarannya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Kejelasan batas wilayah desa dinilai penting untuk menghindari potensi konflik administratif maupun sengketa wilayah di tingkat masyarakat. (Jane)
