BOLMORA.COM, ADVERTORIAL — Tepatnya, 22 Mei 2021, kepemimpinan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Tuuk kini genap memasuki tiga tahun masa jabatan.
Pasangan Yasti-Yanny yang memulai pemerintahannya pada Tahun 2017, optimis membawa Bolmong bersaing dengan daerah lain. Dalam pemerintahannya, Yasti-Yanny mengajak Tahlis Gallang kembali ke Bolmong dengan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) setelah sebelumnya menjabat Sekda di dua daerah berbeda yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kota Kotamobagu.
Namun Bolmong berbeda dengan daerah pemekaran, daerah ini punya ribuan persoalan yang harus diselesaikan. Terbukti di awal pemerintahan baru beberapa bulan Yasti-Yanny harus menerima rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 dengan opini Disclaimer.
Kemudian opini merah ini berlanjut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bolmong, tahun anggaran 2018, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, Bolmong kembali Disclaimer. Dari total nilai Rp 1,3 Triliun aset barang milik daerah Kabupaten Bolmong, terdapat asset bermasalah senilai Rp 403 Miliar lebih. Aset bermasalah ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yang sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan, yang mau tidak mau mempengaruhi Pemerintahan Yasti-Yanny.
Meski begitu Yasti-Yanny tidak patah arang, terhitung sejak LHP BPK keluar, Yasti melakukan terobosan dengan memberi target kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong untuk melakukan inventarisasi aset yang sebagian besar sudah hilang. Tak tanggung-tanggung jaminannya adalah jabatan. Jika tidak mampu maka kepala OPD harus mundur.
Selain taruhan jabatan, dalam kurung waktu beberapa bulan, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tidak akan diberikan jika progres laporan aset dibawah 80 persen. Hal ini pun terbukti cukup ampuh, sebab progres penyelesaian aset meningkat drastis.
Disisi lain Sekda Tahlis Gallang mengambil langkah inisiatif dengan mengundang 4 Sekda se-BMR untuk menyelesaikan hibah aset ke daerah pemekaran, seperti Kota Kotamobagu, Bolmut, Boltim dan Bolsel. Alhasil dari pertemuan tersebut ke-empat daerah menyelesaikan laporan aset berupa penandatangan berita acara.
Upaya dilakukan Pemkab Bolmong itu baru sebagian kecil yang terangkum, adapun langkah lain yang diambil seperti menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR). Serta mempublish penunggak TGR yang enggan menyelesaikan ganti rugi.
Perlahan tapi pasti upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong itu membuahkan hasil. Bolmong kian membaik, terbukti, Bolmong mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk LHP tahun anggaran 2019.
Menariknya, di tahun keempat, Yasti dan Yanny mencetak sejarah untuk Bolmong. Sebab Bolmong untuk pertama kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk LHP 2020, yang telah berpuasa selama 15 tahun lamanya sejak 2005. Ketegasan Bupati Yasti dalam memperbaiki sistem laporan keuangan mampu dibuktikan dengan meraih opini WTP.
Bupati Bolmong Yasti menyampaikan terimakasih kepada Sekda, Pimpinan SKPD dan staf ASN yang sudah bekerja keras sehingga tata kelola keuangan sudah baik dengan mendapat predikat WTP. Artinya dikelola secara terbuka, memenuhi syarat dan tujuan yang ingin dicapai.
Kedepan, ia berharap semangat otonomi khusus dalam pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat harus dipacu bersama-sama. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata.
“Saya mengajak kita semua mari kita bergandengan tangan agar tidak ada stigma-stigma bahwa kami-lah yang paling berperan atau punya andil tapi tetap saling menghargai bahwa keberhasilan itu berasal dari peran semua pihak. Kewajiban pemerintah tetap memberikan yang terbaik, dengan segala keterbatasan kita, namun tetap punya semangat optimis untuk melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara bertahap,” tuturnya.
Selain mempersembahkan WTP, Yasti ditandai dengan sejumlah prestasi. Seperti memperjuangkan pembangunan Bolmong, seperti halnya infrastruktur hingga pembukaan industri, tujuannya untuk membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan untuk putra putri Bolmong dengan berhasil mendatangkan investasi sebesar 160 Triliun untuk Kawasan Industri Mongondow (Kimong), sasarannya adalah terbukannya lapangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat meningkat.
Yasti juga berhasil menikan pertumbuhan ekonomi di Bolmong, seperti melansir data dari Bappeda Bolmong, pertumbuhan ekonomi di bolmong 2017 mencapai 6,19 persen dan di tahun 2018 naik menjadi 7.5 persen angka ini terus naik hingga tahun 2020 yakni menjadi 7,2 persen. Yasti menargetkan di tahun 2022 naik kembali menjadi 7,51 persen.
Empat tahun masa kepemimpinan itu, belum semua janji politik dalam visi dan misi tercapai. Kendati demikian, menuju tahun kelima ini, banyak juga kemajuan dan keberhasilan yang dicapai terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian serta sektor lainnya.
Dilihat dari indikator pembangunan, pada sisi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi di atas tujuh persen, Bolmong relatif tetap menjaga kestabilannya meski pada tahun 2020 dihantam pandemi Covid-19, perekonomian di Bolmong tetap stabil sebab
Strategi ketahanan pangan yang digagas menuai sukses, Bupati Yasti menggagas penanaman massal untuk mengantisipasi bahaya kelaparan akibat pandemi Covid 19.
Selain itu, Sembilan bulan lamanya warga Bolmong diberikan sembako. Yasti punya hitungan sendiri. Penanaman padi dan jagung akan membuat uang miliaran rupiah berputar di Bolmong. Semua itu dilakukan dalam senyap. Tanpa obral mulut di medsos.
(Adve/Agung)
