BOLMORA.COM, BOLMUT — Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs.Hi.Depri Pontoh, didampingi oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut menghadiri acara penyerahan Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, bertempat di kantor perwakilan BPK Sulawesi Utara (Sulut), Senin (03/05/2021).
Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, SE.M.Ec.Dev, mengatakan, LKPD 2020 Kabupaten Bolmut sebelumnya telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dan telah melewati proses pemeriksaan kurang lebih 65 hari, saat ini hasil pemeriksaan tersebut telah diterima oleh Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD siang tadi.
“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ucap Lasena penuh syukur.
Ia berharap, opini WTP ini menjadi pemacu semangat dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi menuju good governance.
“WTP itu bukan sebuah prestasi akan tetapi lebih pada Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik, namun dalam upaya mencapai opini WTP itu kemudian dapat dikatakan sebuah prestasi, disebut prestasi karena tidak mudah meraihnya. Sebab menurut saya opini WTP itu pintu masuk dalam menciptakan prinsip-prinsip good governance.” jelas Lasena.
Lasena menambahkan, Pemda Bolmut telah menyusun dan menyajikan LKPD 2020 dengan penuh keyakinan serta telah bebas dari salah saji material dan sudah menjalankan prosedur analisis yang cermat atas setiap keterhubungan angka angka dalam setiap LKPD.
LKPD tersebut terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
7. CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).
(Awall)
