BOLMORA.COM, ADVERTORIAL — Meski wabah Covid-19 masih mengancam Provinsi Sulawesi Utara, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Sejumlah agenda kerja DPRD Bolmong tahun ini pun tetap berjalan, meski kegiatannya terbatas dan harus mengikuti protokol kesehatan.
Dengan menggunakan media Video Conference (Vicon) agenda kerja Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bolmong tahun anggaran 2019 berjalan mulus.
Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, bersama Wakil ketua I Sukron Mamonto dan Wakil Ketua II Abdul Kadir Mangkat, memimpin jalannya Paripurna LKPJ di ruangan paripurna kantor DPRD Bolmong, Kamis (30/4/2020) kemarin.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, paripurna ini digelar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, kepala daerah dan wakil wajib menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Secara normatif, LKPJ memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan efisien, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan DPRD,” kata Welty.
Pantauan BOLMORA.COM, kegiatan Paripurna berjalan sukses tanpa gangguan proses percakapan antara pihak legislatif dan eksekutif.
Sementara itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Bolmong yang telah selesai membahas, memberikan tanggapan, pandangan, saran, koreksi, serta masukan terhadap Ranperda, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda.
“Terkait dengan semua masukan dan saran yang disampaikan dalam paripurna ini, sepenuhnya akan menjadi perhatian dan pedoman bagi kami selaku pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini,” tutur Bupati.
Menurutnya, hasil kerja gabungan komisi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD sebagai bagian pertanggungjawaban kepala daerah, yang telah diterima dengan berbagai koreksi dan masukan dari anggota Dewan.
“DPRD banyak menjumpai hal-hal positif maupun permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, yang kesemuanya itu akan dijadikan bahan masukan bagi kami selaku pihak eksekutif, guna meningkatkan dan memantapkan program dalam pelaksanaan APBD di tahun selanjutnya,” ungkapnya.
(Advertorial/Agung)
