BOLMORA.COM, BOLMONG – Politisi Partai Golkar Sulhan Manggabarani, dengan tegas menolak people power yang didengungkan oleh sejumlah kalangan, karena dinilai dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat atau terjadinya konflik horizontal.
“Niat atau tidak niat, people power diera demokratis saat ini pasti akan melawan people yang lain. Jadi, sebagian rakyat melawan sebagian rakyat. Jika hal seperti ini terjadi, maka akan timbul konflik horizontal,” ucapnya.
Menurut dia, jika ada kubu yang tidak terima dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu), maka tidak perlu melakukan people power. Sebaiknya kubu tersebut menempuh jalur hukum.
“Tidak perlu ada people power, ada ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan UUD,” kata Sulhan.
Ia juga mengtaakan, people power adalah mayoritas masyarakat menginginkan perubahan dari rezim yang otoriter. Satu-satunya yang dilawan oleh people power adalah rezim korup dan otoriter yang menolak berubah secara konstitusional.
“Diera demokrasi seperti sekarang ini, people power akan mengandung makna berbeda,” ujarnya.
Sulhan menilai, jika people power akan terjadi, maka akan terjadi berupa perpecahan antara kedua kubu.
“Kalau people power di rezim otoriter, hanya ada konflik vertikal. Tetapi kalau dalam situasi demokrasi, maka people power pasti horizontal. Lukanya jauh lebih lama, bisa puluhan tahun. Itu lama sekali, bahaya,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Hi. Sulaiman Amba menungkapkan, umat harus ikhlas menerima hasil Pemulu yang dilaksanakan secara transparant oleh pihak penyelenggara, yaikni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Apapun hasilnya kita harus ikhlas menrimanya, karena pihak menyelenggara sudah melaksanakan Pemilu secara transparan,” imbuhnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Jangan sampai kita saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Marilah kita selalu menjaga kerukunan hidup antara umat beragama,” ajak Sulaiman.
“Kita harus pertahankan NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD, dengan semboyan Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu,” pungkasnya. (agung)
