BOLMORA, JAKARTA –Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Tercatat, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun. Belanja pemerintah, khususnya biaya belanja pegawai dan operasional penggunaannya mencapai Rp 1.315 triliun, atau sekitar 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat,
Sehingganya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghimbau kepada, para birokrat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibiayai belanja pemerintah, agar menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan baik, dan bukannya mementingkan kepentingan pribadi.
Menurut nya, sebanyak 131 daerah kabupaten dan kota yang memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total APBD mencapai angka rata-rata di atas 50 persen.
“Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaannya tentu dari masyarakat, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik? Apakah tidak ada cara yang lebih baik bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membelanjakan APBN dan APBD nya,” katanya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
“Jangan lupa APBN dan APBD adalah alat untuk mncapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang harus terus ditanyakan kepada semua diri kita,” imbuhnya.
Dalam APBN 2017, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp 2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp 1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar 1/4 dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.
Dengan alokasi yang cukup banyak untuk hal tersebut, maka diharapkan pelayanan harus lebih baik kepada masyarakat. Terutama dengan didorongnya penggunaan teknologi yang harusnya bisa semakin memudahkan dan mempercepat urusan birokrasi.
“Dengan adanya teknologi, kita berharap bahwa dengan birokrat yang sama dan anggaran yang sama, mestinya kita bisa melayani dengan lebih baik. Dari cara kita melakukan pekerjaan, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, kredibilitas dan akuntabilitas, seharusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi,” pungkasnya. (Sumber: detik.com)
