SPPD Panwaslu Boltim Diduga Fiktif
Bolmora – Boltim
Meski bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran dana hibah yang digunakan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu, tapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), masih ada yang perlu dilengkapi lagi. Adalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan bukti pembayaran tiket sebesar Rp600 juta.
“Memang, bendahara Panwaslu sudah memasukkan LPj penggunaan anggaran saat Pilkada lalu. Namun untuk SPPD, mereka belum memasukkannya. Sehingga, saya menduga LPj -nya fiktif,” kata Kepala DPPKAD boltim Oskar Manoppo, Kamis (19/5/2016).
Ironisnya, saat pihak DPPKAD meminta Panwaslu segera melengkapi LPj penggunaan dana hibah senilai Rp2,5 miliar itu, tiga personel Panwaslu seolah lepas tanggung jawab. Bahkan, Ketua Panwaslu Boltim Maria Ervina Damopolii, tidak proaktif dalam pelaporan LPj pengunaan anggaran SPPD dan bukti pembayaran tiket. Karena saat dikonfirmasi, Ervina tak kunjung ada kabar. Padahal, Jumat (20/5/2016), hari terkahir bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melakukan pemeriksaan.
“Jika tidak dilengkapi, bisa saja itu menjadi temuan. Dan yang pasti Panwaslu akan kena tuntutan ganti rugi (TGR),” jelas Oskar.
Terpisah, Sekretaris DPPKAD Slamet Umbola menambahkan, dalam beberapa kesempatan dirinya hanya selalu bertemu dengan bendahara Panwaslu. Sedangkan tiga personel Panwaslu tidak pernah datang untuk menyampaikan atau melengkapi LPj.
“Giliran membuat SPj seperti ini, mereka tidak proaktif. Padahal saat pengusulan anggaran, desakan mereka terlalu besar untuk segera mencairkan dana hibah. Ini namanya tidak bertanggung jawab,” imbunya.
Sementara itu, bendahara Panwaslu Firli Moko, ketika dikonfirmasi mengaku dirinya sudah meminta tiga komisioner untuk mempercepat LPj. Namun, hingga sekarang belum mendapat
pemberitahuan kapan LPj SPPD dan bukti pembayaran tiket dimasukkan.
“Saya tinggal menunggu bukti pembayaran tiket, karena itu yang diminta DPPKAD untuk kelengkapan SPj yang sudah dimasukkan sebelumnya,” terang Firli.(mg-04/gm)
