KPUD Bolmong Tuntaskan Rasionalisasi Anggaran Pilkada

0
Parpol yang Tidak Memasukkan LADK Terancam Dicoret sebagai Peserta Pemilu
Ketua KPU Bolmong, Fahmi Ghazali Gobel
Advertisement

KPUD Bolmong Tuntaskan Rasionalisasi Anggaran Pilkada

Diharapkan NHPD Sudah Diteken Sebelum Batas Waktu

Bolmora – Politik

Setelah melakukan rasionalisasi anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada), selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai mempersiapkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu dikatakan Ketua Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPUD Bolmong Lilik Mahmuda.

Lilik mengaku pihaknya telah melakukan rasionalisasi anggaran yang akan digunakan pada tahapan hingga pelaksanaan Pilkada nanti. Pada rasionalisasi anggaran tersebut, ada beberapa kegiatan yang disesuaikan. Terutama pengadaan alat kampanye dan bahan kampanye bagi pasangan bakal calon.

“Itu menjadi perhatian utama, karena merupakan hak dari pasangan bakal calon. Anggaran lain-lain juga yang dirasa kurang dan lebih sudah disesuaikan,” kata Lilik.

Jika tak ada aral melintang, dan semua dokumen hasil rasionalisasi telah siap, secepatnya akan disampaikan lagi ke pihak pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong.

“Paling lambat pekan depan akan disampaikan kembali ke pemerintah daerah dan DPRD,” ungkap Lilik, Kamis (12/5) pekan lalu.

Dihubungi terpisah, Ketua KPUD Kabupaten Bolmong Fahmi Gazali Gobel mengatakan, rasionalisasi anggaran dilakukan sebagaimana arahan KPU Sulawesi Utara (Sulut) melalui koordinator wilayah (Korwil) Bolmong Zulkifli Golonggom, yang meminta KPUD Bolmong kembali melakukan kajian dan rasionalisasi anggaran agar nominal yang tertera dalam NHPD antara KPUD dan pemerintah daerah Bolmong.

“Rabu (11/5) lalu, saya dihubungi oleh Pak Zulkifli Golonggom, melalui telephon genggam dan memberi arahan agar melakukan rasionalisasi lagi dana Pilkada. Tujuannya, supaya jumlah yang tertera dalam NPHD antara KPU dan Bupati Bolmong bukan karena hasil lobi, tapi murni kebutuhan Pilkada. Ini juga untuk menghindari anggapan publik bahwa, KPUD meminta anggaran besar, sementara kegiatannya nanti tidak jelas,” pungkasnya.

Dijelasakan Fahmi, dalam pengajuan anggaran pihaknya telah melakukan kajian yang disesuaikan dengan peraturan berlaku. Bahkan, hampir setiap hari beberapa item anggaran terus dilakukan penyesuaian, jangan sampai ada kesan jumlah anggaran yang diajukan hanya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
“Diupayakan setiap out put anggarannya jelas. Rencananya, kita akan duduk bersama KPU Provinsi untuk membahas serta mengkaji ulang anggaran yang sudah ada. Agar, KPU Provinsi bisa memberikan masukkan terkait kegiatan penyelenggaraan Pilkada nanti,” jelasnya.

Saat ini, pihak KPUD terus berkoordinasi dengan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan, supaya NPHD sudah bisa ditandatangani. Mengingat, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2017, penandatanganan NPHD diberi batas waktu hanya sampai 22 Mei 2016.

“Harapan kami, sebelum batas waktu penandatanganan NPHD sudah bisa dilakukan. Apabila NPHD sudah diteken, maka semua tahapan proses penyelenggaraan Pilkada sudah bisa dilaksanakan. Sebab, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamaytan (PPK) dan Panitia pemungutan Suara (PPS) sudah harus dimulai Juni mendatang,” imbuh Fahmi.

Diketahui, jumlah dana Pilkada yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bolmong 2016 sekitar Rp19 miliar. Sementara, anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada Bolmong sekitar Rp27 miliar. Itu sudah sesuai revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPUD Bolmong dari Rp30 miliar yang diusulankan sebelumnya ke pemerintah daerah.(mg-o2/editor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here