BOLMORA.COM, SULUT – Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjadi perhatian serius dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut di ruang rapat DPRD Sulut, Senin (13/4/2026).
Sorotan tajam datang dari anggota Pansus DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, yang mempertanyakan transparansi proses perekrutan Paskibraka oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara.
Louis mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait mekanisme seleksi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia menegaskan agar proses perekrutan putra-putri terbaik daerah itu benar-benar bersih dari praktik nepotisme.
“Ini seleksi Paskibraka jadi catatan khusus buat kami karena ada pengaduan dari masyarakat juga. Tolong jangan ada lagi nepotisme di sini untuk Paskibraka,” tegas Louis dalam rapat tersebut.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga mengkritisi klaim keberhasilan Paskibraka Sulut di tingkat nasional.
Menurutnya, capaian anggota Paskibraka asal Sulut yang dipercaya menjadi pembawa baki di tingkat pusat lebih banyak dipengaruhi pembinaan panitia nasional dibanding hasil pembinaan di daerah.
Sebaliknya, Louis justru menyoroti kualitas penampilan Paskibraka di tingkat provinsi yang sempat menjadi perhatian publik karena gerakan barisan yang dinilai tidak seragam saat upacara berlangsung.
“Coba di daerah lihat, pasukan yang ada kemarin upacara bendera, kacau semua itu. Barisannya sebelah kiri kakinya ke kiri, yang sebelah kanan ke kanan. Itu viral itu,” ungkapnya.
Selain kualitas pasukan, Louis juga menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka, mulai dari proses perekrutan hingga kebutuhan konsumsi peserta. Ia meminta Kesbangpol Sulut melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas pembinaan sejalan dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
“Dengan anggaran yang cukup besar, makan minum dan perekrutan ini tolong Pak Kesbangpol diperhatikan lagi. Supaya memang Paskibraka itu bukan hanya di nasional tapi di daerah juga menjadi perhatian torang (kita),” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari agenda evaluasi Pansus LKPJ DPRD Sulut terhadap kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun anggaran 2025.
