BOLMORA.COM , BOLTIM – Nasib Tenaga Harian Lepas (THL) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sangat miris.
Pasalnya, jerih payah 7 orang THL di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boltim ini hanya dihargai Rp 500.000 setiap bulannya.
“THL di BKPSDM pada tahun 2022 berjumlah 9 orang. Namun, karena tidak menerima honor atau gaji pada bulan Desember 2 orang mundur dan yang aktif sejak Januari tinggi 7 orang,” Ungkap Yesi Paputungan, THL yang tercatat sebagai Honorer daerah (Honda) kategori 2 di Kabupaten Boltim, Selasa (18/4/2023).
Dirinya menjelaskan, honor untuk 4 bulan baru didapatkan pada Senin kemarin.
“Untuk gaji Desember 2022, Januari – Maret 2023 baru kami terima kemarin, untuk nominal setiap bulannya hanya Rp 500.000. Jumlah itupun masih dipotong dengan persentase kehadiran sesuai Fingerprint,” Jelas Yesi.
Dia mengungkapkan, besaran gaji THL di SKPD lain berbeda dengan apa yang mereka diterima di BKPSDM.
“Di SKPD lain besaran gaji THL justru tinggi, contohnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rp1.500.000 per bulan, di Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 1.000.000 setiap bulannya. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dipakai sehari-hari, ini hanya untuk biaya BBM selama 21 hari kerja,” Terang Yesi.
Yesi bersama 6 rekan lainnya berharap ada kebijakan dari Bupati Boltim untuk nasib mereka sebagai THL.
“Kami berharap pimpinan daerah untuk memperhatikan nasib kami, setidaknya besaran honor kami bisa seperti SKPD lainnya,” Harapnya.
Kepala BKPSDM Boltim Rezha Mamonto ketika dikonfirmasi mengakui hal ini.
“Anggaran honor yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak sama seperti tahun lalu, saya saja sudah tidak pakai sopir karena anggaran tidak cukup. Namun, kami bermohon ke TAPD untuk penambahan anggaran, tapi kemungkinan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” Ujar Rezha.
Soal besaran gaji THL lanjut, dirinya pun keberatan dengan nominal yang diterima.
” Saya juga keberatan sebenarnya gaji mereka hanya 500 ribu per bulan, waktu bulan Januari ada beberapa opsi yang kita coba ambil kebijakan. Opsinya antara lain pengurangan THL agar gaji mereka tetap sama seperti tahun lalu, tapi waktu rapat samua tidak bersedia untuk pengurangan jumlah THL, alternatif berikut adalah minta penambahan anggaran ke TAPD tapi nanti di APBD-P,” Ungkap Rezha.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir ketika dimintai tanggapan mengenai hal ini mengaku baru mengetahui bahwasannya ada THL yang hanya digaji Rp 500 ribu.
“Jika melihat dari sisi kemanusiaan, gaji sebesar Rp 500.000 tidaklah cukup untuk kebutuhan sebulan, itu hanya untuk kebutuhan BBM para THL ini ke kantor, apalagi mereka harus wajib Fingerprint. Saya berharap Pemda dapat kembali mempertimbangkannya,” Kata politisi partai Nasdem ini.
(RG)
