Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto Hadiri Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja

0
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto Hadiri Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto saat menyampaikan pertanyaan dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja

BOLMORA.COM, MANADO — Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, menghadiri Sosialisasi Penerapan manajemen kinerja, tata cara pengisian jabatan Pimpinan tinggi paska Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kegiatan tersebut, bertempat di gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Senin (19/04).

Sosialisasi dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen, dan narasumber Komisioner KASN perwakilan Sulut DR. Rudiarto Suwarwono.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekprov menerangkan bahwa, Pemprov Sulut berhasil meraih prestasi terbaik ke lima se Indonesia dalam birokrasi dan kinerja, serta penegakan disiplin ASN.

“Tentunya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, serta merupakan bentuk sinergitas antars Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terima kasih juga buat Komisi ASN,”kata Sekprov.

Sementara komisioner KASN Rudiarto menerangkan bahwa, di masa Pemerintahan Kepala Daerah yang baru saja dilantik, agar program pembangunan selaras dengan visi dan misi saat kampanye.

“Rencana strategis perangkat daerah (Renja-PD), yakni dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tupoksi setiap daerah,”jelas Rudiarto.

Lanjut Dia,”Sesuai dengan aturan yang berlaku, para kepala daerah baru di perbolehkan melakukan rolling jabatan setelah enam bulan kemudian,”terangnya.

Menanggapi hal itu lewat sesi dialog, Bupati Kabupaten Boltim Sam Sachrul Mamonto melakukan pertanyaan kepada KASN.

Sachrul berpendapat, jika waktu enam bulan tersebut cukup lama. Sehingga, para Kepala Daerah yang ingin memacu pembangunan di Daerah yang baru dipimpinnya, harus menunggu hingga enam bulan.

“Untuk memacu program pembangunan yang selaras dengan visi misi Kami, tentunya kami harus menggunakan Orang-orang yang sejalan. Apakah kami harus menunggu 6 bulan untuk itu?,”tanya Bupati kepada KASN.

Menjawab pertanyaan Bupati, Rudiarto mengatakan jika peraturan larangan melakukan pergantian posisi jabatan tinggi itu yakni dihitung sesudah pilkada.

“Jadi bulan Juni ini sudah bisa melakukan penyegaran untuk memacu program yang tertuang dalam visi misi. Jika memang rotasi jabatan itu dianggap urgen, maka pemerintah Kabupaten boleh menyurat langsung ke Mendagri untuk dimintai persetujuan, dengan melampirkan berbagai pertimbangan tersebut. Jadi aturan ini tidak mengikat,”pungkas Rudiarto.

Hadir dalam acara tersebut, seluruh Kepala Daerah di 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

(Ayax Vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here