BOLMORA.COM, BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, diwakili Sekretaris daerah Marzanzius Arvan Ohy, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Finalisasi Rencana Aksi Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Perkantoran Panango, Kamis (08/04/2021).
Sekda Marzanzius A. Ohy, yang membacakan sambutan Bupati menyampaikan, bahwa status lahan di seluruh Indonesia telah terbagi menjadi dua kategori, yaitu kawasan hutan negara dan areal penggunaan lain (APL).
“Kawasan hutan berfungsi konservasi, lindung dan produksi, sedangkan APL ditujukan untuk lahan pertanian dan pemukiman,” ujarnya.
Dikatakan, Namun karena tingginya laju deforestasi, pembagian ini tidak merata. Atas hal ini Pemkab Bolsel ingin berkontribusi dalam mengembalikan fungsi-fungsi kawasan melalui penetapan kawasan APL menjadi KEE.
“Untuk diketahui bahwa KEE (kawasan ekosistem esensial) merupakan kategori baru kawasan konservasi di indonesia, yang membuka harapan baru bagi perlindungan hutan dan konservasi satwa yang tersisa,” imbuhnya.
Sekda juga mengatakan, salah satu komitmen Pemkab Bolsel yaitu penetapan Perbup No. 78 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa. Serta SK Bupati No. 289 tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean.
“Sekaligus Perda tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa yang dalam waktu dekat akan ditetapkan menjadi bersama-sama dengan DPRD, untuk melegalisasi deliniasi wilayah KEE hidupan liar Tanjung Binerean,” pungkasnya.
Arvan juga sangat mengapresiasi, peran WCS Program Indonesia yang telah membantu Pemkab dalam menyusun policy brief dokumen HCV/ABKT Kabupaten Bolsel sehingga turut mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
“WCS juga sangat membantu dalam penjagaan hewan endemik Sulawesi yaitu burung Maleo,” ungkapnya.
Lanjutnya, sebagai penghargaan terhadap upaya konservasi maleo oleh WCS, maka Pemkab Bolsel telah berhasil mendaftarkan dan memperoleh hak cipta atas desain batik bermotif maleo di Kementerian Hukum & HAM.
“Saat ini telah ditetapkan dan digunakan sebagai seragam resmi pemerintah daerah Bolsel,” tutupnya.
Turut hadir Ketua Bapemperda, Kasi Koridor Hidupan Liar Kementrian LHK, WCS, BKSDA Sulut, Taman Nasional Nani Wartabone, KPHP Unit II Bolsel -Boltim, Pimpinan PD, Camat Pinolosian Tengah dan sangadi.
(Nanda)
