BOLMORA.COM, BOLSEL – Senin (6/4/2020), bertempat di ruang kerja, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bpk. Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, didampingi Sekertaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, S.STP, mengikuti rapat melalui Video Converence bersama Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, S.E, dan Ketua DPRD Sulut Andrei Agouw, dan para kepala daerah se-Sulut.
Rapat tersebut membahas terkait opsi pelaksanaan audit rinci keuangan daerah tahun anggaran 2019, yang akan dilakukan BPK RI Perwakilan Sulut di tengah mewabahnya Covid 19, mulai 7 April hingga 12 Mei 2020. Di mana, ada dua opsi yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut kepada seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulut. Yang pertama, pemeriksaan akan dilanjutkan dalam sisa dua puluh hari, dan kedua akan ada penundaan pemeriksaan dengan syarat setiap kepala daerah Melakukan MoU (Memorandum of Understanding).
Selain itu dibahas juga terkait opsi pemberian opini dari BPK untuk tahun ini.
Bupati Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, dalam penyampaiannya mengatakan, Pemkab Bolsel siap dan sangat setuju dengan opsi pertama, sebagaimana yang disampikan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut.
“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolsel, setelah berbincang-bincang dengan TAPD sepakat dengan opsi pertama. Sebagaimana juga yang disampiakan pak gubernur, dengan memanfaatkan teknologi dalam pemeriksaan rinci,” ungkap Iskandar.
Kendati demikian, kalaupun tim BPK harus turun langsung, Pemkab Bolsel juga siap dengan dokmen yang diperlukan.
“Termasuk juga mendampingi tim BPK dalam melakukan pemeriksaan. Dan pastinya, semua agenda yang ada di daerah ini disesuaikan dengan kondisi wilayah dan negara yang saat ini tengah mengalami bencana nasional non-alam,” sebutnya.
Bupati pun mengimbau kepada seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk tetap menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan rinci oleh BPK.
“Initnya semua OPD sudah saya instruksikan untuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan BPK dalam proses audit rinci nanti,” kata Iskandar.
Demikian halnya dikatakan Sekda Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, usai mengikuti rapat.
“Seluruh pimpinan OPD telah diminta untuk menyiapkan semua dokumen yang nantinya akan diminta BPK. Selain itu, seluruh pejabat pengelola keuangan diminta juga tetap berada di kantor masing masing,” tandasnya.
Untuk metode atau opsi pelaksanaan audit nanti, masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
“Karena situasi masih dalam siaga wabah Covid-19, jadi masih tunggu petunjuk. Namun, imbauan pemeriksaan terinci oleh BPK ini telah disampaikan dalam bentuk surat bupati, yang ditujukan kepada seluruh pejabat tinggi pratama, para kabag dan camat se-Bolsel, untuk segera ditindak lanjuti,” pungkas Marzanzius.
(*/Gnm)
