BOLMORA.COM, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang dan seluruh Kepala Dinas/Badan menyambut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Tahun Anggaran 2018 di lantai dua Kantor Bupati Bolmong, Jumat (5/4/2019).
Dalam sambutannya, Bupati Bolmong melarang Perangkat Daerah (Pemda) keluar daerah saat pemeriksaan BPK RI berlangsung.
“Saya tidak mengizinkan kepala SKDP keluar daerah selama pemeriksaan BPK, kecuali ada hal yang sangat penting terkait masalah anggaran Kabupaten. Kalau hanya untuk koordinasi-koordinasi tidak perlu. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar itu yang saya minta,” katanya di depan BPK RI perwakilan sulut.
“Saya ingatkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ada 35 hari, 30 hari banyaknya dilapangan. Jadi tolong kepala SKPD belum ada yang Tugas Luar (TL) kecuali penting sekali atas izin ketua tim pak Bagus. Jangan sampai tim mau koordinasi lapangan kepala SKPD dan PPTK tidak ada,” ujar Yasti.
Menurutnya, saat ini kita kedatangan tamu lagi, untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong menyampaikan selamat datang kembali kepada tim BPK RI perwakilan Pemrov Sulut.
“Selamat bertugas, mudah-mudahan tugas bapak/ibu akan berdampak baik kepada masyarakat Kabupaten Bolmong,” ungkapnya.
Dikatakan, seharusnya ini adalah agenda tahunan, yang siapapun bupatinya tiap tahun secara priodik itu pasti BPK akan melakukan tugas untuk memeriksa seluruh data keuangan dan aset, yang tentunya bersumber dari dana APBD maupun APBN yang sudah di APBD-kan.
“Nah untuk itu, seharusnya semua data sudah tersaji dengan lengkap, karena itu tiap tahun. Saya harus ingatkan lagi bahwa, kasubag program, bendahara, bendahara penyimpang barang, kemudian PPTK, itu setiap triwulan semua laporan itu sudah di kunci. Triwulan 1 kunci, triwulan ke-2 kunci pada semester 1. Kalau kita sudah masuk ke triwulan ke 3 dan triwulan ke-4 sudah masuk semester 2, kita tidak perlu lihat lagi semester 1, karena sudah jelas semua,” katanya.
“Jangan nanti dua minggu pemeriksaan atau sebelum masuk pemeriksaan atau sementara pemeriksaan, baru sibuk otak-atik data semua. Ini tidak boleh terjadi lagi, yang seperti itu dulu-dulu. Kalau sekarang ini data triwulan 1 itu semuanya sudah harus selesai,” imbuhnya.
Lanjut, untuk PPTK semuanya koordinasikan dengan Kabid dan kepala dinas bahwa datanya sudah tuntas. Katanya semuanya dilengkapi, supaya saat BPK datang tidak sibuk.
“Kalau data tahun ini lengkap, kita mulai periksa lagi data-data tahun sebelumnya yang memang waktu itu bukan kita, tapi memang seperti itu. Karena pemeriksaan BPK tahun ini ok, maka tahun depan pemeriksaan tahun belakang nya atau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu,” pungkas Yasti.
“Kalau kita sudah dapatkan WTP satu kali, pasti untuk tahun berikut-berikutnya sudah, tahun-tahun belakangan yang diperiksa. Jadi tugas kita ya seperti itu, harus mampu memperlihatkan data yang valid,” jelasnya.
Hari ini kita datang disini karena BPK RI akan memeriksa secara rinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kita yang kemarin.
“Karena LKPD kita kemarin sudah saya serahkan di BPK RI Perwakilan Sulut, itu yang akan diperiksa lagi. Apakah cocok data yang ibu/bapak masukan kemarin itu, atau belum cocok. Yah, kalau belum cocok ditelusuri terus,” jelasnya.
Untuk itu dirinya pun meminta agar koordinasi harus jalan, jangan sampai ada kepala SKPD yang tidak tau data asetnya.
“Kalau ada kepala SKPD saya akan panggil satu-satu, kalau tidak tau semua aset yang ada di dinas tersebut, mohon maaf itu tanggung jawab ibu/bapak. Harus paham,” bebernya.
Lanjut, untuk semua permintaan terkait data-data pemeriksaan yang diminta BPK RI harus secepatnya dipenuhi.
“Kalau diminta esok harus dipenuhi ya setidaknya hari ini malam nya pun boleh diserahkan. Jangan diminta esok nanti diserahkan lusa atau nanti tula, tidak ada lagi seperti itu. Bisa dipahami itu,” katanya kepada Pemda dan langsung direspon.
Dirinya pun mengingatkan lagi kepada petugas dilapangan sekaligus kepala SKPD bahwa pihak ketiga harus diajak apabila melakukan pemeriksaan fiktif terkait program dan kegiatan ini APBD kita.
“Yang terakhir saya saya sampaikan, setiap permintaan dari BPK RI menyangkut data tolong disimpan setelah pulang, tim mulai persiapan tahun 2019. Karena pasti tiap tahun permintaannya itu-itu. Kita rapihkan semua difile, supaya kalau datang tahun depan sudah siap semua,” katanya.
“Dan saya perlu ingatkan, tidak hanya tahun berjalan kita mulai pikir, kalau ini 2018 sudah selesai, 2017 punya kita selesaikan, datanya sudah ada kita sempurnakan, 2016 punya kita sempurnakan lagi. Kalau 2018 datanya sudah sempurna sesuai hasil dengan BPK RI kita mulai lagi kerja 2018, 2017, 2016, karena pasti tim juga memeriksa itu. Sehingga semua laporan keuangan kita sesuai dengan standar yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Ditambahkannya, harus wajib hukumnya memberikan semua permintaan data yang diminta oleh tim pemeriksa BPK RI dan wajib hukumnya melaksanakan pendampingan pada tim, serta membawa pihak ketiga apabila tim akan memeriksa fiktif kegiatan kita di APBD 2018.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bolmong Rio Lombone mengungkapkan, saat ini ada empat anggota tim dari BPK RI datang untuk melakukan pemeriksaan dokumen keuangan di bolmong selama 35 hari kedepan.
“Empat anggota tim dari BPK RI yang memeriksa selama 35 hari terdiri dari, Ketua tim. Bagus Respati Sasongko dan tiga anggota lainnya. Fajar Hidayat, Henming Miyen Dwi Nanda dan Melina Yosephine Sihombing,”tutupnya
Turut hadir BPK RI Perwakilan Pemprov Sulut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bolmong Tahlis Gallang, seluruh Pimpinan SKPD, serta PPTK.
(agung)
