BOLMORA, BOLMUT – Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bolmut diharapkan proaktif berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK RI). Tujuannya agar harapan Pemkab Bolmut untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2016 dapat tercapai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Bolmut Salim Bin Abdullah, Kamis (13/4/2017), menyusul diserahkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolmut tahun anggaran 2016, ke BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu.
“Dalam 40 hari ke depan para pimpinan SKPD harus proaktif agar target predikat WTP atas LHP akan tercapai sesuai keinginan kita bersasma,” imbuh Ami Un, sapaan Salim.
Diungkapkan, predikat WTP tahun 2016 merupakan keinginan Pemkab Bolmut, karena sudah tiga kali berturut-turut Pemkab Bolmut hanya bisa meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga untuk tahun 2016 ini Pemkab harus belajar banyak dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya agar predikat opini WTP dapat diraih.
“Sudah selayaknya tahun ini Pemkab meraih WTP. Olehnya, para pejabat harus lebih berbenah agar predikat WDP yang diidapat selama tiga tahun dapat meningkat menjadi WTP pada LHP tahun 2016 ini,” paparnya.
Terpisah, Wakil Bupati Kabupaten Bolmut Suriyansah Korompot mengatakan, telah menginstruksikan kepada para pimpinan SKPD agar lebih proaktiv selama 40 hari ke depan.
“Predikat WTP dari hasil LHP adalah harapan kita bersama, sehinga untuk mewujudkannya kita harus proaktif selama 40 hari masa pemeriksaan BPK RI, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” pungkas Suriansyah.(gnm)
