BOLMORA.COM, BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir. Limi Mokodompit, MM, menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se – Sulawesi Utara yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Kamis 6 Maret 2024, bertempat di ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara
Kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah, dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh Kepala Daerah.
Kegiatan ini diharapkan peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dan pencegahan Korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui penguatan SDM dan dukungan anggaran pengawasan.
Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah melalui pengamanan dan pemanfaatan Aset, serta dapat mendorong peningkatan nilai MCP dan Indeks Integritas Daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, dan dihadiri oleh berbagai kepala daerah, termasuk Penjabat Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit MM.
Kehadiran Penjabat Bupati Bolmong, Ir Limi Mokodompit MM, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dalam rapat ini, para peserta diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
“Rapat tersebut menjadi forum penting untuk membahas upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sulawesi Utara,” ujar Limi.
Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan pemerintah daerah dalam memerangi korupsi secara efektif dan berkelanjutan.
“Diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan nepotisme, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Bambang Arie Setiono, para Kepala Daerah se – Sulawesi Utara, para pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala BPKD se – Provinsi Sulawesi Utara.
