BOLMORA.COM, SULUT – Meidy Tinangon, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di kegiatan Politician Academy yang dilaksanakan di hotel Whizprime Manado, Rabu (29/3/2023) kemarin mengungkap bahwa, untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis dipengaruhi oleh beberapa tren global dan nasional.
“Diantaranya perkembangan masyarakat informasi dan disrupsi digital yang menyebabkan transformasi dalam demokrasi termasuk dalam penyelenggaraan pemilu,” sebut Tinangon saat menjadi pemateri dalam Diskusi Publik yang mengangkat tema: “Trend dan Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024″.
Dijelaskan Tinangon, disrupsi digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju.
“Disrupsi digital juga merambah sampai pada domain kepemiluan, yang bertransformasi dari manual ke digital. KPU telah dan sedang merancang berbagai aplikasi teknologo informasi di setiap tahapan, kecuali untuk pemungutan suara, kita belum bisa e-voting,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan Tinangon, pemilu di era disrupsi digital persoalan kualitas partisipasi pemilih dan upaya perwujudan substansi demokrasi dalam prosedur demokrasi elektoral menjadi tren sekaligus tantangan dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Disrupsi digital dengan perkembangan medsos menurutnya, juga memunculkan tantangan dan masalah dalam pemilu seperti hoax, disinformasi dan hate speech (ujaran kebencian).
Pun, terkait partisipasi pemilih, secara kuantitas untuk Sulawesi Utara dari pemilu ke pemilu serta pilkada, menunjukan tren peningkatan. Di mana tingkat partisipasi pemilih saat pemilu 2019 dan pilkada 2020 melampaui target nasional, 77,5 %.
“Partisipasi merupakan inti.demokrasi. Ke depan kita akan fokus bukan hanya pada jumlah tetapi pada kualitas partisipasi, yaitu bagaimana suara rakyat menjadi bernilai dan partisipasinya sesuai asas luber dan jurdil,” terang Tinangon.
Tinangon juga menyebut bahwa tantangan-tantangan mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, tergambar dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilaunching Bawaslu RI, di mana Sulut berada di peringkat kedua sebagai daerah dengan kategori rawan tinggi.
Dari IKP tersebut, untuk dimensi partisipasi Sulut berada di peringkat pertama dengan nilai indeks mencapai angka 100.
“ÌKP akan kita jadikan sebagai sebuah motivasi untuk merancang strategi mitigasi agar supaya masalah-masalah pada pemilu 2019 dapat diminimalisir saat pemilu 2024,” tandas Tinangon.
Adapun kegiatan diskusi publik menghadirkan key note speaker Kapolda Sulut, Setyo Budiyanto dan nara sumber lainnya, yaitu Direktur Politician Academy, Bonggas Adhi Chandra.
Sebagai peserta adalah dari unsur pengurus parpol, LSM dan insan pers.
(*/Jane)
