BOLMORA, BOLMONG – Penjabat (Pj) Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang digelar pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat membuka Rakornas meminta meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah.
“Rakornas ini semata-mata untuk meng-update kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,” kata Kumolo.
Dengan adanya tim terpadu, Mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, kepala daerah diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah.
Mendagri juga menyebutkan pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah.
“Kepala daerah, Kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja, ataupun Kepolisian, tetapi harus terpadu,” ungkap Penjabat Bupati Adrianus Nixon Watung, mengutip sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Dikatakan Watung, dengan adanya Rakornas ini maka pemerintah daerah segera menindaklanjuti nota kesepakatan sampai pada penerapannya di daerah.
“Sesegera mungkin akan ditindak lanjuti untuk penerapannya di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo, berharap dengan rakornas ini, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. Menurut dia, Rakornas sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik.
“Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.
Usai membuka Rakornas secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.
Turut serta menandatangani kesepakatan tersebut, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN), juga Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.(**/gnm)
