Ratusan warga Bolaang Mongondow Raya (BMR) turun ke jalan menuntut percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR), Senin (9/2/2026). Aksi besar yang digerakkan Laskar Bogani Indonesia (LBI) ini mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium Daerah Otonom Baru (DOB).
Massa memusatkan demonstrasi di Tugu Perbatasan Bolmong–Minahasa Selatan, Desa Mondatong, Kecamatan Poigar. Lokasi itu dipilih sebagai simbol pemisahan wilayah sekaligus penegasan tekad BMR berdiri sebagai provinsi mandiri, terlepas dari Sulawesi Utara.
Koordinator lapangan Dolfie Paath Manoppo memimpin langsung jalannya aksi, didampingi Robby Mokodongan. Sejumlah tokoh BMR seperti Parindo Potabuga, Tommy Maringka, Firdaus Mokodompit, dan Moh. Amin Laiya bergantian menyampaikan orasi dengan nada tegas.
Desakan ke Presiden dan Pemprov Sulut
Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium DOB yang selama ini menghambat pemekaran. Mereka juga meminta Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling aktif memperjuangkan PBMR di tingkat nasional.
Tekanan tidak hanya diarahkan ke pusat. Empat bupati dan satu wali kota di wilayah BMR diminta menunjukkan sikap politik yang nyata. Para wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga didesak turun tangan.
“Aksi ini lahir dari kekecewaan rakyat. Perjuangan PBMR sudah puluhan tahun, tapi negara belum memberi kepastian,” tegas Dolfie di hadapan massa.
BMR Dinilai Siap Berdiri Sendiri
Dalam pernyataan sikap, masyarakat menegaskan BMR memiliki landasan historis, sosial, dan ekonomi yang kuat. Sejak era kerajaan, wilayah ini telah dikenal mandiri dengan identitas budaya yang kokoh.
Potensi sumber daya alam BMR disebut melimpah: tambang emas, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga sektor jasa strategis. Kontribusi itu selama ini menopang ekonomi Sulut, namun belum berbanding lurus dengan pembangunan daerah.
Orator Parindo Potabuga menilai alasan moratorium tidak relevan untuk BMR. “Daerah kami siap secara fiskal dan administratif. PBMR justru bisa menjadi kontributor baru bagi keuangan negara,” tegasnya.
Tuntutan Konkret Massa
Demonstran mengajukan beberapa poin utama:
- percepatan pemekaran PBMR,
- dukungan politik Pemprov dan DPRD Sulut,
- alokasi anggaran adil di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,
- pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan,
- pengakuan atas sejarah dan identitas budaya BMR.
“PBMR bukan sekadar wacana politik. Ini soal masa depan rakyat dalam bingkai NKRI,” seru Parindo disambut sorak peserta aksi.
Aksi Berjalan Tertib
Ratusan aparat TNI-Polri mengawal kegiatan untuk menjaga keamanan. Arus lalu lintas di jalur Trans AKD yang menghubungkan Manado–BMR–Gorontalo tetap terkendali meski sempat melambat.
Hingga aksi berakhir, massa berjanji melanjutkan gerakan jika pemerintah belum memberi respons nyata. Tekad mereka bulat: Provinsi Bolaang Mongondow Raya harus segera terwujud.
- Turun Reses di Kotamobagu, Herson Mayulu Diminta Gaungkan Pembentukan Provinsi BMR
- KAHMI Siap Ambil Peran dalam Perjuangan PBMR
- Gubernur : Persoalan Tapal Batas Hambat Proses Pemekaran PBMR
- HMI BMR Usulkan Pencabutan Moratorium Pemekaran
