BOLMORA.COM, BOLMUT — Camat Bintauna Abdul Hais Hasan, SPd., membuka secara resmi kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bintauna dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun 2021, yang dipusatkan di gedung rapat mososandofa kantor camat bintauna, senin (24/02).
Dalam kesempatan itu, Camat bintauna mengatakan, pelaksanaan pra musrenbang merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 Tahun 2019 tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan di kabupaten bolmut yang didahului dengan pelaksaan musrenbang di tingkat desa dan kelurahan.
“Berdasarkan rekapan sementara tentang usulan musrembang tingkat desa dan kelurahan se-Kecamatan bintauna terbagi tiga bidang usulan.” terangnya.
1. Sarana dan prasarana terdapat 142 usulan dengan total anggaran kurang lebih Rp. 93 miliar.
2. Ekonomi terdapat 71 usulan dengan total anggaran kurang lebih Rp. 22 milar
3. Sosial budaya terdapat 72 usulan dengan total anggaran kurang lebih Rp. 15 miliar.
“Saya berharap Bapak/Ibu Kepala Desa dan delegasi mampu memberikan usulan yang telah dibahas ditingkat desa dan kelurahan bersama masyarakat setemlat agar bisa menjadi skala prioritas di tahun 2021.” harapnya.
Sementara itu, Ditempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) kabupaten bolmut Abdul Nazarudin Maloho., melalui Sekretaris Bapelitbang Aroman Talibo, mengatakan, kegiatan musrenbang merupakan kegiatan rutin tahunan. Tapi untuk tahun ini agak sedikit berbeda karena didalam pekaksanaan ini kita sudah harus menggunakan simda e-musrembang.
Pra musrenbang kali ini, bapak/ibu kepala desa dan delegasi akan langsung berhadapan dengan perangkat daerah terkait. Sehingga usulan bapak/ibu kepala desa dan delegasi akan diselaraskan dengan rencana kerja perangkat daerah terkait sesuai target tahun 2021.
“Untuk usulan sarana dan prasarana bapak/ibu kepala desa dan delegasi silahkan berhadapan langsung dengan perangkat terkait yaitu Dinas PU. Kemudian usulan ekonomi ada perangkat terkait yaitu Dinas Pertanian, Perindagkop, Pariwisata dan Perikanan. Selanjutnya sosial budaya ada perangkat terkait yaitu Dinas Dikbud, Kesehatan dan Nakertrans.” jelasnya.
(Awall).
