Wabup Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Bolmong di Depan Gubernur Sulut
BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Tema pembangunan Kabupaten Bolmong 2019 ini adalah peningkatan sarana prasarana layanan dasar, dan infrastruktur perekonomian berskala perdesaan yang berorientasi pada potensi unggulan lokal. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabub) Yanny Ronny Tuuk, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Grand Kawanua Convention Center Manado, Kamis (21/2/2019).

Yanny mengatakan, dalam tema pembangunan Pemkab Bolmong terdapat empat prioritas pembangunan. Di antaranya meningkatakan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan dalam bidang infrastruktur, dan bantuan keuangan untuk pemerintahan desa.
“Sampai dengan 2018 lalu, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapai oleh Pemkab Bolmong. Antara lain, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian,” ungkap Yanny di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dia menjelaskan, untuk menindaklanjuti dan mengatasi kedua permasalahan tersebut, yakni dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan Reformasi Birokrasi dengan implementasi aplikasi E-Governance (E-Planning, E-Budgetting, E-Monev, E-Database dan E-Lakip) pada 2019 ini, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang perekonomian melalui kemitraan pembiayaan pembangunan.
“Dan tujuan Rakor ini yaitu agar tiap daerah melaporkan terkait hasil pelaksanaan RKPD 2018, dimana hasil pelaksanaannya ini akan menjadi bahan masukan dan usulan perencanaan program dan kegiatan di 2020 nanti,” pungkasnya.

Kepala Instansi Vertikal dan BUMN, 15 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se Pemrov Sulut, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Untuk menindaklanjuti dan mengatasi kedua permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dengan implementasi aplikasi E-Governance (E-Planning, E-Budgetting, E-Monev, E-Database dan E-Lakip) pada Tahun 2019 ini serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar sebagai Penunjang Perekonomian melalui Kemitraan Pembiayaan Pembangunan,” jelas Yanny.
(adve/agung)



