BOLMORA.COM, BOLMUT – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Bintauna, yang diduga karena adanya usaha dan kegiatan Hak Pengusahan Hutan (HPH) oleh PT Huma Sulut Lestari (HSL), dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/922/SETDAKAB/II/2019, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) turun lapangan melakukan pemantauan di lokasi penebangan perusahaan terkait.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Irma Ginoga, Melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penataan Lingkungan dan Kebersihan Veiby Djoharam mengatakan, di beberapa desa khususnya di Kecamatan Bintauna, sekarang ini sering terdampak banjir, padahal sebelumnya tidak begitu, sehingga banyak spekulasi yang timbul bahwa penyebabnya karena kegiatan HPH oleh PT HSL.
Karena itulah kami menerjunkan personel ke lokasi HPH, guna meninjau secara langsung laporan masyarakat tersebut. Kami melakukan olah TKP dengan harapan mendapatkan pencerahan secara ilmiah berdasarkan fakta di lapangan,” ungkapnya.
Berikut Fakta dan Data Hasil Investigasi DLH :
1. Berdasarkan peta areal kerja PT HSL Tahun 2018, yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, terlihat tidak ada aliran sungai yang hulunya berada di areal wilayah kerja PT HSL yang mengalir menuju Kecamatan Bintauna. Sehingga, tidak nyambung atau tidak ada kaitannya kalau banjir di Bintaunadisebabkan adanya aktivitas PT. HSL. Itu logika berdasarkan aliran sungai utama yang ada di peta areal kerja tersebut.
2. Dalam investigasi lapangan, tim bertemu dengan beberapa truk yang sedang mengangkut kayu. Kayu-kayu olahan yang siap diangkut dengan truk-truk tersebut juga terlihat jelas dikumpulkan di pinggiran jalan, dan di sempadan sungai yang kami lewati. Ilegal loging atau kegiatan penebangan kayu tanpa izin ternyata banyak terjadi di luar areal PT HSL.
3. Gunung-gunung mulai gundul. Kegiatan bercocok tanam mengambil peran dalam hal ini.
“Kemudian, kami mendengar bahwa aliran air tidak lancer. Informasi tersebut kami terjemahkan menjadi saluran drainase di desa yang sering banjir tersebut bermasalah. Entah masalahnya karena tersumbat sampah, lumpur ataukah salurannya putus-putus, belum nyambung atau bagaimana kami belum bisa berkomentar banyak terkait drainase, karena belum melihat secara langsung,” terang Veiby.
“Jadi kesimpulan akhir penyebab banjir di Kecamatan Bintauna saat ini adalah kompleksitas Masalah. Maka, jangan asal menyalahkan, mending rembuk bersama cari solusi,” timpalnya.
Perlu diketahui, kegiatan pemantauan oleh bidang-bidang seperti ini tidak menggunakan SPPD, karena tidak ada anggaran untuk kegiatan pengawasan.
“Pembiayaan kegiatan ke lapangan begini, masing-masing kami menggunakan uang pribadi untuk ongkos transportasi dan akomodasi,” katanya.
Terinformasi, tim yang terdiri dari 6 orang personel itu, masing-masing 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi dari Bidang Pengawasan dan Bidang AMDAL, 1 orang staf dan 1 orang siswa magang, yang melakukan pemantauan langsung ke lokasi.
(Awall)
