BOLMORA, BOLTIM – Bupati Kabupaten Boltim Sehan Landjar, bersama Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, dan sekertaris daerah (Sekda) Muhammad Assagaf, Senin (26/2), mengumpulkan seluruh kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boltim. Hal ini dilakukan guna mengecek langsung keberadaan dan kondisi kendaraan tersebut.
Pantauan media ini, pemeriksaan kendaraan berlangsung di depan kantor bupati. Satu-persatu kondisi kendaraan di cek oleh bupati. Sementara, wakil bupati bersama sekda mencatat nomor plat dan surat kendaraan.
Sehan pun sempat berang, karena didapati ada kendaraan bermotor yang tak miliki plat nomor dan STNK. Dengan terpaksa, kendaraan tersebut dikandangkan dan menjadi tanggung jawab bagian umum.
“Kendaraan roda dua yang tak ada surat-suratnya saat ini menjadi tanggung jawab bagian umum. Mana yang tidak ada STNK dan plat nomor, itu diurus oleh umum. Dan bagi satuan kerja yang akan menggunakan motor tersebut, harus ada persetujuan dulu dari bagian umum, dalam artian hanya pinjam pakai setelah itu dikembalikan lagi, ” tegas Sehan.
Sehan juga mengatakan, satuan kerja yang memikili lima buah kendaraan roda dua, dibolehkan dua saja. Sebab kalau lebih dari itu, penggunaan kendaraan tidak lagi maksimal.
“Kalau dinas/badan motornya ada lima, maka yang lain hanya digunakan pribadi. Jadi setiap satuan kerja cukup dua kendaraan motor saja,” imbuhnnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan kendaraan dinas ini memang harus diperiksa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban maupun akuntabilitas pemerintah daerah terhadap aset-aset daerah.
“Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangan melakukan pemeriksaan awal di Pemkab Boltim. Jadi, sebelum kendaraan dinas kita diperiksa oleh BPK, harus ada pemeriksaan dulu dari pemerintah daerah, supaya bisa diketahui kondisi dari kendaraan tersebut seperti apa,” terang Sehan.(ayax vay)
