BOLMORA, BOLMUT – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Suriansyah Korompot, Rabu, (21/2/2018) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang digelar di ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang telah menaruh perhatian terhadap Sulut, dengan menjadikan Sulut sebagai salah satu daerah tujuan dan tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi.
“Pertemuan ini jadi momentum menyatukan visi dan mensinergikan pemerintahan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota agar bisa lebih baik ke depan, dengan memiliki budaya anti korupsi,” kata Olly.
Menurutnya, keberadaan KPK di Sulut tentu menjadi motivasi bagi penyelenggara negara untuk makin berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas setiap hari, termasuk berkarya tanpa korupsi.
“Dengan kerja sama yang baik akan mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. Dengan satu persepsi, bergandengan tangan, untuk mencegah dan membasmi praktik korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini,” ujar Olly.
Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan, yang hadir dalam Rakor ini menyampaikan bahwa, Rakor yang diluncurkan di Sulut dilengkapi dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
“Hal ini merupakan komitmen bersama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulut,” pungkasnya.
Dikatakan, KPK RI melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Sehingga itu, untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah,” urai Basaria.
Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri mengapresiasi KPK atas terselenggaranya Rakor dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dia optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Bupati Bolmut Suriansyah Korompot mengatakan, Pemkab Bolmut sangat mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Tadi kita telah sepakat dan menandatangani untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Kegiatan ini sangat positif dan bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan di Sulut untuk senantiasa memiliki budaya anti korupsi,” lugas Suriansyah.
Rakor dan supervisi tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Sulut, Ketua DPRD Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito beserta para bupati dan wali kota se-Sulut.(eko)
